Bidik hukum news com
Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) aktivis yang berdomisili di Bogor ,Jawabarat tersebut kembali menyoroti pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mana menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)yang akan segera bergulir hal itu tidak akan lepas dari dugaan kontroversi yang terjadi mengingat di anggap kebal hukumnya pemerintahan Bupati saat ini.
Hal itu jelas di sampaikan oleh Krishna sebagai Direktur Pergerakan dari Alaknas bahwa jelas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi diduga keras begitu banyak dugaan persoalan persoalan mengenai keuangan negara yang setiap tahun selalu saja ada apalagi jika kita lihat rekam jejak dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Yang mana diduga keras LHP ini gali lobang tutup lobang karena jelas hampir setiap tahun selalu saja ada temuan dan malah semakin meningkat hal ini jelas mematik opini buruk di publik Aparatur Penegak Hukum (APH) yang loyo atau kah memang pihak Pemkab Dibawah Bupati saat ini yang kebal hukum karena jika kita lihat di lapangan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir kami melakukan investigasi di semua wilayah di Kabupaten Sukabumi nampak jelas dugaan penggunaan APBD hanya di jadikan ajang bancakan semata
Dengan data data yang kami miliki kami akan segera menyerahkan semua itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera ada tindak lanjut dari temuan temuan kami dilapangan bukan hanya itu saja dari data data yang ada apalagi yang terbaru menjelang akan berlangsung nya Pilkada di Kabupaten Sukabumi
Jelas diduga keras penggunaan APBD sarat dengan kepentingan apalagi di bidang pembangunan fisik mulai dari pelaksanaan pembangunan jalan sampai dengan gedung di APBD tahun anggaran 2024
Yang mana hal itu nampak jelas ada beberapa pengusaha yang memiliki kepentingan berada di dua kubu yang berbeda yang satu kubu wakil dan satunya kubu dari Bupati diduga keras begitu banyak progres kegiatan yang ditunggangi kepentingan
Alaknas pun tidak lupa mengingatkan kepada dua Dinas Primadona di Kabupaten Sukabumi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Dan Permukiman (Perkim) hal ini jelas kedua kadis perlu hati hati mengenai dugaan dugaan proyek titipan bukan hanya dari pihak yang akan berlaga pada pilkada
Tentang Pokir saja milik DPRD Kabupaten Sukabumi bukan hanya menjadi beban APBD namun menjadikan pula dugaan keras sarat di jadikan ajang bancakan di lapangan hal itu jelas terlihat mari kita sama sama cek di lapangan Pokir pada tahun 2023 hampir diduga 70% semberono.pungkasnya
Kaperwil jawa barat
