Ironis Bantuan Keuangan Desa Sindangpalay Sebagai Penerima Manfaat Dengan Dalil Dilaksanakan Pihak CV
*Garut Karangpawitan//bidikhukumnews.com//* – Bantuan keuangan Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), kurang transparansi terhadap lembaga-lembaga Desa. Kamis, 15-02-2024.
Saat Bidik Hukum mencoba menghubungi berinisial (RI) Ketua BPD melalui pesan Whatsapp 0896-7150-XXXX,
“bahwa sudah tidak aktif, yang menjadi Ketua BPD sekarang Mas Adi, bisa konfirmasi karena yang lebih tahu terkait semua”, ungkapnya
Adapun Bidik Hukum mencoba menghubungi Adi, melalui by phone 0852-1887-XXXX, untuk diminta keterangan.
“bahwa betul sebagai ketua BPD sementara, karena secara aturan ketua BPD belum mengundurkan diri, dan terkait anggaran bantuan keuangan Desa, tidak tahu serta tidak ikut-ikutan itu harus tanya langsung terhadap Kepala Desa. Jadi bukan tidak tahu, akan tetapi tahu cuman tidak mengetahui seutuhnya atau secara mendetail”, pungkasnya Adi
Ia menambahkan, untuk anggarannya kurang tahu, dan mengenai pelaksanaan kegiatan katanya dilaksanakan oleh pihak ke-3, Desa hanya menerima anggaran uang masuk ke rekening Desa, dan Desa hanya sebagai penerima manfaat itu yang diketahui.
Kemudian awak mediapun menghubungi ketua LPMD untuk diminta keterangan terkait anggaran bantuan keuangan Desa dari propinsi melalui by phone 0821-1546-XXXX
“Terkait anggaran bantuan keuangan Desa tidak tahu, sebab tidak ada informasi atau pembahasan dalam musyawarah untuk apa dana tersebut dialokasikan, karena tidak pernah menerima undangan secara formil, pastinya kalaupun ada undangan seandainya lagi sibuk pasti akan diwakilkan oleh anggota, dan sebenarnya ketika ada kegiatan apapun tidak pernah ada undangan secara formil”, pungkas Cecep Sopian, S.H
Begitupun Bidik Hukum mendatangi kantor Desa Sindangpalay, untuk diminta klarifikasi terhadap Wawan Kepala Desa,
“Alhamdulillah, Desa Sindangpalay menerima bantuan keuangan Desa dari propinsi melalui aspirasi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) masuk ke rekening Desa, akan tetapi Desa hanya sebagai Penerima Manfaat sebab pelaksanaan kegiatan tersebut oleh pihak Ke-3 (CV), sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, diadakan musyawarah mengundang secara resmi baik lisan atau tulisan diantaranya pihak BPD, LPMD, RT serta RW, namun yang hadir anggota BPD ketuanya tidak hadir, dan LPMD tidak ada yang hadir”, tandas Wawan
Ia menambahkan, Bantuan Keuangan Desa tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan hotmix dari depan desa sampai kampung nangorak RW 06 sampai RW 08, Panjang 700 M², Lebar 3 M² dan tinggi 4 Cm sesuai dengan RAB. Dan sebelum pelaksanaan kegiatan, Desa melakukan proses lelang, teknisnya memberikan penawaran pekerjaan, dengan spek begini dan harga begini, yang mengikuti pelelangan ada 2 (CV), namun pemenang lelang CV. Purnama Mayasindo beralamat Jl. Cangkuang kp. Soga RT/RW : 001/002 Desa Cangkuang – Leles. Adapun mengenai pelaksanaan pembangunan jalan hotmix pada hari kamis malam pada tanggal 02 Januari 2024, dihadiri oleh BPD, LPMD, RT, RW sampai begadang, untuk pembuatan (SPJ) dilakukan oleh pihak Desa sebagai Penerima Manfaat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga di tingkat desa yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa. Namun BPD Desa Sindangpalay tidak mengetahui secara utuh terkait anggaran dan kegiatan Bantuan Keuangan Desa dari aspirasi, dan ironisnya lagi Ketua BPD sendiri mengundurkan diri. Begitupun LPMD tidak mengetahui sama sekali terkait kegiatan tersebut Bantuan Keuangan Desa dari aspirasi, menimbulkan pernyataan besar ada apa dengan Desa Sindangpalay kecamatan Karangpawitan Garut?
Ironisnya lagi Bantuan Keuangan Desa masuk ke rekening Desa, namun Kepala Desa menyampaikan sebagai Penerima Manfaat dengan dalil dilaksanakan oleh pihak CV, akan tetapi pembuatan SPJ dibuat oleh Desa. Ada apa dengan Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Garut?
Sebab sudah jelas PPKD adalah Kepanjangan dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan secara gamblang bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasannya kepada PPKD. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Begitupun diatur dalam Perbub No 221 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbub No 222 tahun 2021 tentang Barjas Di Desa.
Reporter : ASB