Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur milik Perum Perhutani resmi melaksanakan upacara serah terima jabatan Administratur/Kepala KPH di Aula Kantor KPH Cianjur, Jawa Barat. Prosesi ini menandai peralihan tongkat kepemimpinan tertinggi dalam pengelolaan kawasan hutan negara di wilayah kerja Cianjur, sebagai bagian dari rotasi organisasi berkala.
Acara berlangsung dalam suasana khidmat dihadiri perwakilan Manajemen Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Perhutani, seluruh jajaran Asisten Pemangkuan Hutan/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan, Kepala Resor Pemangkuan Hutan, serta perwakilan Ikatan Istri Karyawan Perhutani.
Penyegaran struktur kepemimpinan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani, yang bertujuan mengoptimalkan inovasi tata kelola, menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, serta memperkuat koordinasi antar-sektor di lapangan.
Pesan Pimpinan Lama: Sinergi Kunci Keberhasilan
Dalam sambutan perpisahannya, Administratur KPH Cianjur periode sebelumnya Ade Sugiharto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh elemen selama lebih dari tiga tahun memimpin. Ia menekankan bahwa capaian yang diraih tidak terlepas dari kerja sama tim dan mitra di lapangan.
“Selama mengabdi di sini, banyak pengalaman berharga yang saya dapat. Segala pencapaian—mulai dari program kesejahteraan masyarakat melalui pembagian hasil produksi kayu, hingga upaya perlindungan keselamatan para mitra penyadap—tidak akan terwujud tanpa sinergitas yang kokoh,” ujar Ade di sela sela kegiatan
Ia berharap ruang inovasi yang telah dibangun dapat terus dikembangkan oleh penerusnya, agar pengelolaan hutan Cianjur tetap memberikan manfaat ganda: menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen Pimpinan Baru: Tegas, Transparan, Berkolaborasi
Sementara itu, Administratur KPH Cianjur yang baru dilantik, Herdy Indriawan, menegaskan kesiapannya melanjutkan roda kepemimpinan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan regulasi.
“Kami siap mengemban amanah besar ini. Dinamika aturan kehutanan terus berubah, sehingga kita harus bekerja cepat, taktis, dan taat hukum,” tegas Herdy.
Tiga fokus utama yang akan dijalankan antara lain mempercepat kinerja operasional harian, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan, serta mengembangkan potensi wisata alam yang ramah lingkungan.
Herdy juga menekankan pentingnya mempererat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan—mulai Pemerintah Kabupaten Cianjur, unsur TNI dan Polri, hingga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). “Keseimbangan antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar adalah prioritas yang akan kami jalankan bersama,” tambahnya.
Hingga saat ini, KPH Cianjur mengelola kawasan hutan yang memiliki peran strategis sebagai penyangga ekosistem, sumber air, serta pendukung ekonomi masyarakat di berbagai wilayah desa hutan.(HDS)
