DARURAT TATA KELOLA DESA: MAINKAN REGULASI PALSU PANITIA BPD MATOBIAI DIGOYANG LAPORAN LINTAS LEMBAGA DI JAKARTA DAN PALU
AMPANA – bidikhukumnews.com
10 November 2026 — Dugaan praktik curang dan pembangkangan hukum dalam proses demokrasi tingkat desa mencuat di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matobiai, Kecamatan Togean, dilaporkan secara resmi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas dugaan manipulasi aturan hukum demi menjegal salah satu bakal calon.
Irvan, warga Desa Matobiai yang mendapati dirinya disingkirkan dari bursa calon BPD periode 2026–2034 dengan status “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS), membongkar adanya indikasi kejahatan administratif yang serius. Dasar hukum yang dipakai Panitia Pemilihan untuk menggugurkannya diduga kuat merupakan hasil pemalsuan/perubahan isi pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2016 serta pencantuman Peraturan Daerah (Perda) fiktif yang tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Berawal dari Pleno “Jegal-Menjegal”
Kejanggalan ini bermula dari Notulen Rapat Pleno dan Berita Acara Penolakan Calon tertanggal 29 Agustus 2026 yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Desa Matobiai. Saat mengonfirmasi dasar hukum penolakannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una, ditemukan indikasi kuat bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam dokumen penolakan telah direkayasa sedemikian rupa.
DPMD Kabupaten Tojo Una-Una bahkan telah mengeluarkan Surat Verifikasi Resmi Nomor: 100.3/175/DPMD/2026 tertanggal 3 September 2026 guna menindaklanjuti kejanggalan penetapan panitia tersebut.
“Ini bukan sekadar sengketa administrasi Pilbdes biasa. Mengubah bunyi aturan menteri dan mengarang Perda yang tidak pernah ada adalah tindakan kriminal administratif dan kejahatan demokrasi. Jika praktik culas seperti ini dibiarkan di tingkat desa, habislah tatanan hukum kita,” tegas Irvan, Selasa (10/11/2026).
Tuntutan Investigasi Total
Melalui Surat Pengaduan Resmi Nomor: Istimewa tertanggal 10 November 2026 yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di Jakarta, Irvan mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan dan membongkar aktor di balik rekayasa hukum ini.
Ia menegaskan bahwa tindakan memalsukan regulasi negara demi menghempaskan hak politik warga negara telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak tata kelola pemerintahan.
Laporan resmi ini juga telah ditembuskan melaui Jasa POS KILAT ke berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum, antara lain:
1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah, Palu
3. Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Palu
4. Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
5. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
6. Bupati Tojo Una-Una, Ampana
7. Dinas PMD & Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una
Irvan meminta Kemendagri dan Ombudsman RI untuk segera memanggil dan mengusut tuntas seluruh anggota panitia pemilihan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen fiktif tersebut demi mengembalikan keadilan dan transparansi demokrasi di Desa Matobiai.
Reporter: YN. Ladehu