Kapolda Jateng Tegaskan Reskrim Harus Profesional, Berantas Premanisme hingga Narkoba
JATENG – bidikhukumnews.com
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan pentingnya profesionalisme jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim Tingkat Polda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama Polda Jateng dan menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., CHFI., CEI., ECIH., Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Drs. Edi Swasono, M.M., serta akademisi Universitas Sahid Surakarta Arya Budi Sutopo, S.AB., M.A.
Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh jajaran Reskrim melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan personel agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun memanipulasi hasil penanganan perkara.
“Saya berharap penegakan hukum di Polda Jateng berjalan profesional, transparan dan akuntabel. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang yang kita miliki ataupun mencoba bermain-main dengan memanipulasi hasil penanganan perkara,” tegas Kapolda.
Kapolda Soroti Premanisme hingga Kejahatan Pertambangan Ilegal
Kapolda juga meminta jajaran Reskrim memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya premanisme, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal mining, penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta pemberantasan tindak pidana narkoba.
Khusus penanganan perkara narkoba, Kapolda menekankan agar seluruh personel bekerja secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
“Khusus kasus narkoba, tangani dengan profesional. Saya tidak mau ada pengedar jadi pemakai, atau bermain-main dengan dalih restorative justice,” ujarnya.
Menurutnya, ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kebutuhan dan perlindungan masyarakat.
Karena itu, setiap proses penanganan perkara harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Polisi Bersama Masyarakat Bukan Sekadar Slogan
Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui pelayanan kepolisian yang responsif dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
“Polisi bersama masyarakat bukan hanya slogan yang didengungkan sesaat. Tapi harus diwujudkan dengan pelayanan kepolisian yang responsif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Kapolda.
Ia berharap pelaksanaan Rakernis tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, serta pemahaman personel Reskrim melalui materi yang disampaikan para narasumber.
Bekal pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Kapolda berpesan kepada seluruh personel agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan mengedepankan hati nurani.
“Bekerjalah dengan benar, bekerjalah pakai hati dan bekerjalah dengan ikhlas,” pesan Kapolda.
Reporter: Amin Andrianto