KETUA BPD SAMA JATEM LAPORKAN DUGAAN PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN 2024–2026, MINTAP INSPEKTORAT, POLISI DAN KEJAKSAAN TURUN LANGSUNG
PAGIMANA, – bidikhukumnews.com
13 NOVEMBER 2026 — Suara kritis dari lembaga pengawas desa kini menggemga nyaring. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sama Jatem secara resmi menyampaikan dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan desa, yang diduga kuat terjadi sejak tahun 2024 hingga 2026. Peliknya aliran anggaran yang dikelola langsung oleh Kepala Desa beserta jajarannya kini menjadi sorotan utama yang menuntut pemeriksaan menyeluruh.
Dalam pernyataan resminya, Ketua BPD Sama Jatem menegaskan bahwa terdapat hal-hal yang tidak wajar dalam pengelolaan anggaran desa selama tiga tahun berjalan. Anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, justru menimbulkan banyak tanda tanya besar terkait realisasi dan pertanggungjawabannya.
“Bukan soal curiga tanpa alasan. Kami melihat realisasi di lapangan berbeda jauh dengan angka yang tertera di atas kertas. Proyek yang seharusnya selesai belum terlihat wujudnya, namun laporan pertanggungjawaban sudah dinyatakan tuntas. Di sinilah kami mulai khawatir, dan ini tugas kami untuk menyampaikannya secara terbuka,” ungkap Ketua BPD Sama Jatem.
Inti Dugaan: Aliran Uang yang Harus Ditelusuri
Beberapa hal mendasar yang menjadi sorotan dan perlu pemeriksaan mendalam:
Perbedaan signifikan antara laporan tertulis dan realitas di lapangan
Anggaran yang dilaporkan telah terealisasi ternyata tidak sepenuhnya terwujud dalam pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.
Pengelolaan anggaran terpusat pada satu pihak
Selama periode 2024–2026, aliran dan pengelolaan keuangan desa terlihat sangat terpusat, sehingga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan prinsip pengawasan yang seharusnya berjalan beriringan.
Dokumen pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
BPD selaku lembaga pengawas menyatakan belum mendapatkan kejelasan yang memuaskan atas sejumlah pos pengeluaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Seruan Resmi: Minta Lembaga Berwenang Turun Langsung
Karena keterbatasan wewenang yang dimiliki BPD, Ketua BPD Sama Jatem secara resmi meminta pihak-pihak berwenang untuk segera bertindak:
✅ Inspektorat Kabupaten — lakukan audit menyeluruh dan mendalam terhadap laporan keuangan desa tahun 2024, 2025, dan 2026.
✅ Kepolisian Resor setempat — telusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah jika ditemukan unsur pidana.
✅ Kejaksaan Negeri — awasi dan pelajari dokumen perjalanan anggaran, pastikan tidak ada aset negara yang diselewengkan.
“Uang yang dikelola adalah uang negara, milik seluruh rakyat. Bukan milik perorangan atau kelompok. Jika ada yang menyelewengkan, hukum harus berbicara. Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kami meminta kebenaran dibuka secara transparan agar masyarakat tahu ke mana anggaran mereka pergi,” tegas Ketua BPD Sama Jatem.
Peran BPD adalah mengawasi, bukan menuduh. Namun ketika laporan pengelolaan keuangan desa memunculkan celah yang mencurigakan, diam berarti membiarkan kerugian rakyat terus terjadi. Seruan ini bukan permusuhan, melainkan panggilan untuk menegakkan akuntabilitas di tingkat desa — tempat di mana negara paling dekat dengan rakyat.
Semoga pihak terkait tidak menutup mata terhadap laporan ini. Semakin lama ditunda, semakin sulit jejak kebenaran untuk dilacak. Keadilan bagi anggaran rakyat tidak boleh menunggu lebih lama lagi.
Reporter Zulfakar Masulli