PENANGKAPAN BBM SUBSIDI DI BASABUANGAN DIPERTANYAKAN KETIDAK KONSISTENSI DAN KEHILANGAN BBM SOLAR JADI SOROTAN SERIUS
Banggai – bidikhukumnews.com,
15-nov- 2026 Kabiro Bidik Hukum Nasional Kabupaten Banggai, Zulfakar Masulili, yang juga putra asli Pagimana dan mantan Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Pagimana periode panjang dengan lebih dari 4.000 anggota, menyampaikan keberatan mendalam sekaligus mempertanyakan proses penegakan hukum terkait penangkapan BBM Bersubsidi di wilayah Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana. Ketidaktransparanan dalam penanganan barang bukti serta dampak kebijakan terhadap ekonomi masyarakat kecil menjadi sorotan utama.
Duduk Perkara: BBM Solar Hilang Tanpa Jejak
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, saat penangkapan awal ditemukan dua jenis BBM Bersubsidi: Pertalite dan Solar, dengan total Pertalite yang diamankan sekitar 1.880 liter. Namun yang sangat mencurigakan, saat proses selanjutnya, BBM Solar yang semula ada di lokasi penangkapan justru hilang tanpa jejak, dan hanya BBM Pertalite yang diproses dan dimasukkan ke dalam laporan temuan.
“Ini sangat janggal. Menurut keterangan saksi di lokasi, BBM Solar jelas ada saat penggeledahan. Mengapa saat dilaporkan hanya Pertalite yang tercatat? Ke mana perginya BBM Solar itu? Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya barang bukti tersebut?” tegas Zulfakar Masulili.
Keberatan atas Pembentukan Tim Pengawasan BBM oleh Camat Pagimana
Sejak awal pembentukan tim pengawasan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Kecamatan Pagimana, Kabiro Bidik Hukum Nasional Kabupaten Banggai telah menyampaikan keberatan dan keprihatinan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa:
Masyarakat kecil yang hanya menjual bensin di depan rumah untuk menyambung hidup justru menjadi sasaran utama
Kebijakan ini membuka peluang disalahgunakan oleh oknum tertentu, yang justru menimbulkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat
Tim yang dibentuk tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya
Kini kekhawatiran tersebut terbukti nyata. Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah tim dibentuk, penangkapan terjadi di Basabungan — namun prosesnya sarat ketidakjelasan terkait barang bukti.
Dasar Hukum yang Dilanggar dan Dirujuk
📖 1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 28 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah melarang penyaluran, penyimpanan, dan/atau penjualan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penindakan harus dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan terhadap SEMUA pelaku, tidak tebang pilih.
Pasal 40 ayat (1): Setiap orang yang melakukan penyaluran, penyimpanan, dan/atau penjualan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Prinsipnya: SEMUA pelanggaran harus diproses, tidak boleh ada yang dihilangkan atau diabaikan. BBM Solar yang hilang berarti ada pelanggaran yang sengaja tidak diproses.
📖 2. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pasal 36 ayat (1): Penyitaan barang bukti harus dilakukan dengan membuat daftar rinci yang ditandatangani oleh penyidik dan dua orang saksi. Semua barang yang disita wajib tercatat dan dijaga keutuhannya sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pasal 110 ayat (1) KUHP: Barang siapa yang karena kedudukan atau jabatannya berwenang menerima, menyimpan, atau mengurus barang bukti, dan menghilangkan atau merusaknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Hilangnya BBM Solar dari daftar barang bukti diduga kuat merupakan pelanggaran Pasal ini. Siapa yang menghilangkannya dan untuk kepentingan siapa?
📖 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 382 ayat (1): Perangkat daerah dalam menjalankan tugas wajib menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pembentukan tim pengawasan harus memiliki dasar hukum yang sah, tugas yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
📖 4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 6 ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Masyarakat kecil yang berusaha mencari nafkah tidak boleh diperlakukan berbeda dari pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan lebih besar.
Tantangan Serius: Narkoba di Jaya Bakti Diabaikan
Di sisi lain, Zulfakar Masulili yang telah puluhan tahun mengabdi di tengah masyarakat Pagimana sebagai Ketua Pemuda Pancasila dengan ribuan anggota, mempertanyakan prioritas penegakan hukum di Kecamatan Pagimana:
“Jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum benar-benar ingin memberantas peredaran barang ilegal, mengapa tidak berani menindak tegas peredaran narkoba yang sudah berakar lama sekali di Desa Jaya Bakti? Itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diketahui masyarakat luas, namun hingga saat ini belum ada penindakan yang berarti. Ini ada apa sebenarnya?”
“Saya bukan menolak penegakan hukum. Tapi hukum harus tegak secara merata. Jangan hanya yang lemah dan tidak punya kuasa yang dikejar-kejar, sementara yang besar dan berpengaruh dibiarkan begitu saja. Itu bukan penegakan hukum, itu pilih kasih,” tegasnya.
Tuntutan Resmi Masyarakat
Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, Kabiro Bidik Hukum Nasional Kabupaten Banggai menuntut:
✅ Inspektorat Kabupaten Banggai dan Aparat Penegak Hukum segera menyelidiki hilangnya BBM Solar dari daftar barang bukti penangkapan di Basabungan
✅ Siapa pihak yang bertanggung jawab atas penghilangan sebagian barang bukti harus dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 110 KUHP
✅ Konsistensi penegakan hukum: jika BBM subsidi ditindak tegas, maka peredaran narkoba di Jaya Bakti juga harus diberantas dengan tegas dan tuntas
✅ Evaluasi mendesak pembentukan tim pengawasan BBM oleh Camat Pagimana — apakah memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang
✅ Perlindungan terhadap warga kecil yang berjualan eceran BBM di depan rumah sebagai mata pencaharian, selama tidak ditemukan unsur penimbunan dalam jumlah besar
“Saya adalah anak Pagimana. Saya tahu persis bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di sini sejak puluhan tahun lalu. Janganlah kebijakan yang dibuat justru mematikan harapan rakyat kecil yang berjuang mencari sesuap nasi. Tegakkan hukum secara adil dan merata — ke mana pun itu menunjuk. Itulah hakikat keadilan yang sesungguhnya,” pungkas Zulfakar Masulili.
Mata masyarakat Kabupaten Banggai kini tertuju pada langkah pihak berwenang. Kejelasan atas hilangnya BBM Solar dan penindakan yang konsisten terhadap semua bentuk pelanggaran adalah harapan dasar rakyat.
Reporter :ZULFAKAR MASULILI
Kabiro Bidik Hukum Nasional Kabupaten Banggai

