Diduga Pembangunan Siluman 4 Kelas SDN Loji Dipertanyakan

CIANJUR —bidikhukumnews.com Pembangunan empat ruang kelas baru di SDN Loji, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang bersumber dari dana REPIT, memicu pertanyaan serius dari masyarakat. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut diduga tidak memasang papan informasi proyek padahal pemasangannya diatur wajib oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pemasangan papan proyek bersifat mengikat bagi setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Hal ini diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dipertegas melalui Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 dan Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014. Papan tersebut wajib memuat informasi mulai dari nama proyek, sumber dana, nilai kontrak, nama pelaksana, hingga jadwal pelaksanaan.

Tanpa adanya papan informasi, masyarakat sulit mengakses data dasar proyek, mulai dari berapa anggaran yang digunakan, siapa yang melaksanakannya, hingga kapan pekerjaan ini dijadwalkan selesai. Proyek yang tertutup dari informasi publik berisiko menjadi “proyek siluman” yang sulit diawasi. Pelaksana yang tidak memasang papan proyek dapat dikenai sanksi administratif karena dianggap melanggar asas transparansi penggunaan keuangan negara.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN Loji, Ani, memberikan penjelasan singkat ketika dikonfirmasi media.
Diduga Pembangunan Siluman 4 Kelas SDN Loji Dipertanyakan

CIANJUR — Pembangunan empat ruang kelas baru di SDN Loji, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang bersumber dari dana REPIT, memicu pertanyaan serius dari masyarakat. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut diduga tidak memasang papan informasi proyek padahal pemasangannya diatur wajib oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pemasangan papan proyek bersifat mengikat bagi setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Hal ini diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dipertegas melalui Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 dan Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014. Papan tersebut wajib memuat informasi mulai dari nama proyek, sumber dana, nilai kontrak, nama pelaksana, hingga jadwal pelaksanaan.

Tanpa adanya papan informasi, masyarakat sulit mengakses data dasar proyek, mulai dari berapa anggaran yang digunakan, siapa yang melaksanakannya, hingga kapan pekerjaan ini dijadwalkan selesai. Proyek yang tertutup dari informasi publik berisiko menjadi “proyek siluman” yang sulit diawasi. Pelaksana yang tidak memasang papan proyek dapat dikenai sanksi administratif karena dianggap melanggar asas transparansi penggunaan keuangan negara.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN Loji, Ani, memberikan penjelasan singkat ketika dikonfirmasi media.

“Sudah ada izin dari BPKAD untuk pembongkaran,” kata dia singkat

tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ketiadaan papan proyek.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta jadwal pelaksanaan pembangunan empat ruang kelas tersebut. HDs
“Sudah ada izin dari BPKAD untuk pembongkaran,” kata dia singkat
tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ketiadaan papan proyek.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta jadwal pelaksanaan pembangunan empat ruang kelas tersebut. HDs