Kasus Penyadapan Presiden Jadi Ujian Reformasi Polri, BADKO HMI Sultra Dorong Evaluasi Menyeluruh
KENDARI SULTRA || bidikhukumnews.com
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Terlebih, perkara ini telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026 semakin memperlihatkan bahwa perkara ini harus dibongkar secara menyeluruh. Penyidikan tidak boleh berhenti pada empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada pengungkapan mengenai rantai komando, pihak pemberi perintah, pelaksana teknis, pihak yang memberikan persetujuan operasional, hingga pihak yang diduga mengetahui dan memfasilitasi praktik tersebut.
Kami mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto untuk memeriksa seluruh pejabat tinggi dan personel di lingkungan Direktorat Siber Mabes Polri serta satuan kerja terkait, termasuk mereka yang pernah memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem penyadapan. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif tanpa mempertimbangkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan struktural.
Kami juga mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran Polda di Indonesia, termasuk Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, mengingat rekam jejak penugasan beliau sebagai dirtipidsiber bareskrim polri. Kami meminta agar relevansi jabatan, riwayat penugasan, serta kemungkinan keterkaitan struktural dengan perkara ini diperiksa secara transparan. Ini merupakan tuntutan akuntabilitas, bukan tuduhan bahwa yang bersangkutan telah terlibat.
KAPOLDA SULTRA MEMICU KEGADUHAN KELOMPOK CIPAYUNG
Di tengah persoalan serius yang sedang mengguncang institusi Polri, kami sangat menyayangkan kegiatan Dialog Publik dan deklarasi yang digelar kelompok yang mengatasnamakan cipayung bersama kapolda sultra dan jajaran untuk menyatakan dukungan atau pembelaan terhadap Presiden.
Kami menegaskan bahwa Cipayung merupakan wadah kolektif organisasi-organisasi mahasiswa, bukan organisasi yang dapat diwakili secara sepihak oleh kelompok tertentu tanpa mandat dan kesepakatan organisasi yang tergabung di dalamnya.
Kami mengecam segala bentuk deklarasi yang menggunakan nama Cipayung tanpa legitimasi dan representasi yang sah. Sikap politik maupun dukungan terhadap Presiden merupakan hak setiap individu dan organisasi, tetapi tidak boleh dibangun dengan mengatasnamakan elemen Cipayung tanpa persetujuan bersama.
Kami menilai kegiatan deklarasi tersebut cacat secara moral representasi apabila tidak didasarkan pada mandat organisasi. Kami kecewa terhadap langkah Polda Sultra yang justru berpotensi memantik kegaduhan dan memperkeruh hubungan internal Cipayung Plus Sulawesi Tenggara.
Polda Sultra seharusnya menjadi pengayom seluruh elemen masyarakat, bukan memberikan ruang bagi penggunaan identitas kolektif organisasi mahasiswa tanpa kejelasan legitimasi.
DELAPAN TUNTUTAN BADKO HMI SULTRA
1. Mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
2. Mendesak pengungkapan secara menyeluruh perkara yang telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
3. Mendesak pemeriksaan seluruh Pati, pejabat utama, dan personel Direktorat Siber Mabes Polri yang memiliki relevansi dengan operasi penyadapan tersebut.
4. Mendesak pengungkapan rantai komando, pemberi perintah, pelaksana teknis, pihak yang mengetahui dan memberi persetujuan, serta dugaan penghapusan barang bukti elektronik.
5. Mendesak evaluasi seluruh jajaran Polda se-Indonesia, termasuk Kapolda Sultra, melalui pemeriksaan objektif secara terbuka berdasarkan rekam jabatan siber yang relevan dengan skandal penyadapan .
6. Mendesak audit menyeluruh terhadap sistem dan perangkat penyadapan Polri guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
7. Mengecam deklarasi yang mengatasnamakan Cipayung tanpa mandat dan legitimasi organisasi yang sah.
8. Mendesak Kapolda Sultra memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar pelibatan kelompok yang mengatasnamakan Cipayung serta menjaga independensi gerakan mahasiswa.
Polri adalah institusi negara, bukan milik kelompok, bukan milik individu, dan bukan alat kepentingan kekuasaan.
Kami ingin Kapolri Suyudi Ario Seto membuktikan komitmen reformasi Polri melalui langkah konkret. Jangan hanya menyelesaikan perkara pada empat tersangka, tetapi telusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
EMPAT TERSANGKA SUDAH DITETAPKAN, TETAPI PENGUSUTAN TIDAK BOLEH BERHENTI. BONGKAR SELURUH JARINGAN DAN BERSIHKAN INSTITUSI POLRI SAMPAI KE DAERAH!
BADAN KOORDINASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM SULAWESI TENGGARA
Reporter : Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)