Sekda Jepara Sebut Hotel Love’in Belum Bisa Tunjukkan Bukti Kepemilikan Lahan, Pemkab Minta Pengukuran Ulang ke BPN
JEPARA – bidikhukumnews.com Pemerintah Kabupaten Jepara menindaklanjuti pengaduan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Putra Lawu terkait persoalan lahan di lingkungan Hotel Love’in, Bandengan, Jepara. Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Senin (16/11/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan.
Sekda Jepara mengungkapkan, dalam rapat sebelumnya pihak Hotel Love’in belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan secara jelas. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta dilakukan pengukuran ulang dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sudah kami rapatkan, tetapi Hotel Love’in belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Pada hari Senin itu, pihak Love’in bersurat ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang batas-batas tanah,” ungkap Sekda.
Menurutnya, rapat sebelumnya masih merupakan tahap awal. Pemerintah daerah belum dapat mengambil kesimpulan sebelum ada kejelasan mengenai batas dan status kepemilikan masing-masing bidang tanah.
Ia menjelaskan, pengukuran ulang diperlukan untuk memastikan mana lahan milik Hotel Love’in, mana yang merupakan milik pihak lain, serta bidang tanah yang diduga digunakan oleh pihak hotel tetapi belum memiliki kejelasan data kepemilikan di BPN.
“Harus dibuktikan terlebih dahulu mana tanah milik Love’in dan mana yang bukan. Setelah hasil pengukuran keluar, kami akan menggelar rapat kembali untuk membahas tindak lanjutnya,” jelasnya.
Sekda juga menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius. Pemkab Jepara akan menunggu hasil pengukuran BPN sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dalam pembahasan tersebut, persoalan akses jalan menuju pantai juga menjadi perhatian. Sekda menyebutkan terdapat akses dari sisi selatan dan utara. Namun, kemungkinan akses lain yang berada di sekitar area bangunan maupun lahan yang dipersoalkan masih perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.
Sementara itu, Ujatko dari LPK Putra Lawu menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan kepastian atas persoalan tersebut. Ia mengaku telah memiliki data awal berupa salinan dokumen yang berkaitan dengan lahan yang dipermasalahkan.
“Kami ingin mengetahui kepastiannya seperti apa. Karena ketika kami melakukan konfirmasi, pihak terkait dinilai selalu menghindar dan belum bisa menunjukkan bukti yang jelas. Makanya kami mengambil langkah pengaduan kepada pemerintah daerah,” ujar Ujatko kepada bidikhukumnews.com, Selasa (17/11/2026).
Ujatko juga mempertanyakan keberadaan dua bidang tanah atau kapling yang menurut data awal pihaknya berada di area yang kini tertutup bangunan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda menyatakan akan melakukan pengecekan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan data kepemilikan dengan kondisi fisik di lapangan.
Pemkab Jepara berharap proses pengukuran ulang oleh BPN dapat segera dilakukan sehingga persoalan batas tanah, kepemilikan, dan akses menuju pantai memperoleh kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan lahan di lingkungan Hotel Love’in Bandengan masih menunggu hasil pengukuran serta pembahasan lanjutan antara pemerintah daerah dan BPN.
Reporter: Amin Andrianto
