Ultimatum Keras untuk Kejati Sultra: Jangan Jadikan Kelengkapan Berkas Tameng Melindungi Pejabat Publik!
KENDARI SULTRA || bidikhukumnews.com
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK SULTRA), Ali Sabarno, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera mengambil langkah tegas terhadap Suparjo, S.Pd., M.Si., Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sultra yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra dalam kasus dugaan penambangan ilegal di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.
Ali secara khusus meminta Kejati Sultra tidak membiarkan perkara tersebut terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Ia mendesak kejaksaan segera menuntaskan proses penanganan berkas perkara dan melakukan penahanan terhadap Suparjo apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.
Menurut Ali, lamanya penanganan perkara tersebut telah memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Terlebih, informasi mengenai berkas perkara yang berulang kali dikembalikan antara penyidik dan jaksa menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh Kejati Sultra.
“Kami mempertanyakan keseriusan Kejati Sultra. Suparjo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra. Lantas, mengapa proses hukumnya masih terkesan jalan di tempat? Jangan sampai perkara ini terus menggantung tanpa kepastian. Kami mendesak Kejati Sultra segera menuntaskan penanganannya dan melakukan penahanan apabila syarat hukumnya telah terpenuhi,” tegas Ali.
Ali menilai, Kejati Sultra memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan perkara tersebut tidak kehilangan kepastian hukum. Menurut dia, kejaksaan harus menjelaskan secara transparan alasan berkas perkara belum berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan.
Ia juga mempertanyakan apakah pengembalian berkas perkara yang disebut terjadi berulang kali benar-benar disebabkan kekurangan materiil atau formil, termasuk persoalan dokumen perizinan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
“Kalau memang ada kekurangan berkas, jelaskan secara terbuka apa yang kurang dan apa langkah yang sudah dilakukan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Kejati Sultra harus memberikan kepastian, bukan membiarkan perkara ini menjadi tanda tanya berkepanjangan,” ujarnya.
Ali mengingatkan bahwa jabatan politik seseorang tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Ia meminta Kejati Sultra memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa seorang pejabat publik mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum. Jabatan sebagai pimpinan fraksi DPRD bukan alasan untuk mendapatkan keistimewaan. Kejati Sultra harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun,” kata Ali.
Ia juga mendesak Kejati Sultra membuka secara terang konstruksi perkara, termasuk persoalan legalitas aktivitas pertambangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang harus didalami berdasarkan alat bukti.
Bagi IMALAK SULTRA, perkara tersebut tidak boleh hanya berhenti pada status tersangka. Proses hukum harus memiliki kejelasan tahapan, mulai dari penelitian berkas, pemenuhan petunjuk jaksa, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan apabila persyaratan telah terpenuhi.
Ali menegaskan, organisasinya akan terus mengawasi kinerja Kejati Sultra dalam menangani perkara tersebut. Ia bahkan memberikan ultimatum agar institusi kejaksaan segera menyampaikan perkembangan konkret kepada masyarakat.
“Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan terhadap Kejati Sultra. Kami meminta Kajati Sultra mengevaluasi penanganan perkara ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran prosedur, harus ada pemeriksaan internal dan tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
IMALAK SULTRA menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sultra apabila tidak ada penjelasan dan perkembangan yang dianggap konkret. Aksi tersebut, menurut Ali, merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus tuntutan agar kejaksaan menjalankan kewenangannya secara transparan dan profesional.
“Kami akan datang ke Kejati Sultra untuk mempertanyakan langsung perkembangan perkara ini. Jangan biarkan kasus dugaan tambang ilegal yang menyeret seorang pejabat publik terus menggantung. Kami menuntut kepastian hukum dan transparansi,” ujarnya.
Ali menegaskan, desakan tersebut bukan berarti meminta aparat mengabaikan prosedur hukum. Namun, ia meminta Kejati Sultra tidak menjadikan persoalan kelengkapan berkas sebagai alasan tanpa batas untuk menunda penyelesaian perkara.
“Kami tidak meminta Kejati bertindak di luar hukum. Kami meminta Kejati bekerja sesuai kewenangannya. Jika alasan dan syarat penahanan telah terpenuhi, segera lakukan penahanan. Jika berkas sudah lengkap, segera limpahkan perkara ke pengadilan. Jangan ada pembiaran,” tutup Ali.
Penetapan Suparjo sebagai tersangka tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kini, Kejati Sultra menjadi institusi yang ditunggu penjelasannya. Publik menanti transparansi mengenai perkembangan perkara, alasan belum berlanjutnya proses penuntutan, serta langkah konkret kejaksaan dalam memastikan kepastian hukum atas kasus dugaan tambang ilegal di Moramo Utara tersebut.
Reporter : Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)
