DANA DESA BUTON DISOROT TAJAM! KEPALA DESA RESMI DILAPORKAN KE KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI
ILUSTRASI GAMBAR
19 NOVEMBER 2026 — Persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, kini memasuki babak serius. Pada Rabu, 18 November 2026, perwakilan masyarakat dan pemuda Desa Buton secara resmi menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri Morowali terkait dugaan persoalan pengelolaan keuangan desa.
Langkah hukum tersebut menjadi bentuk keseriusan masyarakat dalam meminta kejelasan atas penggunaan anggaran desa yang bersumber dari uang negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Kini, masyarakat menunggu: apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan terbuka?
DARI KETIDAKPUASAN MENJADI LANGKAH HUKUM
Selama ini, persoalan keterbukaan pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian sejumlah warga. Berbagai pertanyaan mengenai realisasi program pembangunan dan penggunaan anggaran dinilai belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai oleh pihak pelapor.
Kondisi tersebut akhirnya mendorong perwakilan masyarakat dan pemuda mengambil langkah formal dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Morowali.
Laporan ini bukan lagi sekadar keluhan di tengah masyarakat. Warga kini meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran berdasarkan dokumen, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi nyata pembangunan di lapangan.
DANA DESA, ADD, DAN DBH: KE MANA ARAH PENGGUNAANNYA?
Salah satu pokok persoalan yang disoroti pelapor adalah pengelolaan sejumlah sumber keuangan desa, antara lain:
1. Dana Desa (DD): penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD): transparansi pengalokasian dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
3. Dana Bagi Hasil (DBH): kejelasan penerimaan, peruntukan, dan realisasi penggunaannya.
Masyarakat meminta agar seluruh penggunaan anggaran tersebut diperiksa secara menyeluruh, terutama dengan membandingkan dokumen administrasi, bukti pencairan, laporan pertanggungjawaban, dan hasil pekerjaan fisik di lapangan.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab bukan sekadar berapa besar anggaran yang diterima desa, melainkan apakah setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggaran desa bukan milik pribadi pejabat desa. Anggaran tersebut merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan dapat diperiksa oleh masyarakat maupun lembaga berwenang.
EMPAT TUNTUTAN UTAMA MASYARAKAT
Melalui laporan tersebut, masyarakat mengharapkan Kejaksaan Negeri Morowali mengambil langkah-langkah berikut:
1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa, ADD, dan DBH sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
2. Menelusuri aliran penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban.
3. Memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
4. Menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hukum, apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan hasil pemeriksaan.
Masyarakat juga menginginkan adanya informasi perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak muncul spekulasi dan ketidakpercayaan di tengah warga.
KEJAKSAAN JANGAN HANYA MENERIMA LAPORAN, MASYARAKAT MENUNGGU TINDAK LANJUT
Masuknya laporan ke Kejaksaan Negeri Morowali menjadi momentum penting untuk menguji keseriusan penegakan hukum terhadap persoalan tata kelola keuangan desa.
Masyarakat tentu berharap laporan tersebut tidak berhenti pada penerimaan administrasi semata. Setiap informasi dan bukti yang disampaikan perlu ditelaah secara profesional, objektif, serta sesuai prosedur hukum.
Jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara jelas agar nama baik pihak yang dilaporkan tetap terlindungi.
INI BUKAN DENDAM POLITIK, INI SOAL UANG RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB
Persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, bukan konflik pribadi maupun kepentingan kelompok.
Kepala desa sebagai pemegang tanggung jawab pemerintahan desa wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran dikelola, program apa yang dilaksanakan, serta sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan.
Satu hal yang harus dipahami: mempertanyakan penggunaan uang negara bukanlah tindakan permusuhan. Justru pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga pemerintahan desa yang bersih.
PESAN TEGAS DARI MASYARAKAT DESA BUTON
“Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak memiliki kepentingan untuk menjatuhkan siapa pun. Kami hanya ingin kejelasan. Jika seluruh penggunaan anggaran sudah benar, silakan buktikan melalui dokumen dan hasil pekerjaan di lapangan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, kami meminta agar hukum ditegakkan.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
Kini perhatian tertuju kepada Kejaksaan Negeri Morowali. Publik menunggu bagaimana laporan masyarakat Desa Buton ditelaah dan ditindaklanjuti.
Jangan biarkan uang rakyat menjadi tanda tanya. Jangan biarkan pembangunan hanya hidup dalam laporan administrasi. Setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap dugaan harus diperiksa, dan setiap pelanggaran yang terbukti harus diproses sesuai hukum.
KARENA DANA DESA ADALAH AMANAH RAKYAT, BUKAN RUANG GELAP YANG TERTUTUP DARI PENGAWASAN PUBLIK.
—
SUMBER: Keterangan dan laporan masyarakat Desa Buton.
TANGGAL TERBIT: 19 November 2026.
LOKASI: Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan informasi dari pihak pelapor. Laporan masyarakat bukan merupakan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Perlu konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Morowali dan Kepala Desa Buton, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan hak jawab seluruh pihak terkait.
YN. LADEHU
WAKAPERWIL SULAWESI TENGAH

