INDONESIA DARURAT KEJAHATAN ILEGAL AKSES! PIN PONSEL DIDUGA DIRAMPAS, DATA PRIBADI DIKUASAI, HINGGA SERTIFIKAT RUMAH NENEK JADI JAMINAN PAKSA. ROMI SAPUTRA RESMI MELAPOR KE POLRES METRO DEPOK
Peristiwa yang dialami Romi Saputra menjadi perhatian serius. Ia mengaku mengalami intimidasi, kekerasan, serta tekanan dari sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penagihan utang. Bahkan, persoalan tersebut diduga berujung pada penguasaan telepon genggam dan penyerahan sertifikat rumah milik neneknya.
Berdasarkan keterangan Romi, peristiwa bermula ketika dirinya bertemu dengan seseorang bernama Rony yang mengaku bertindak atas instruksi pihak tertentu owner dari PT Aneka Plasindo Industri. Dalam pertemuan di Cafe Kaizen, Rony disebut datang bersama sekitar 11 orang.
Menurut pengakuan korban, pertemuan tersebut berubah menjadi situasi penuh tekanan. Romi mengaku mendapat intimidasi, dipaksa memberikan PIN atau kata sandi telepon genggam, kemudian dibawa menggunakan kendaraan menuju sebuah hotel di wilayah Tangerang. Korban juga mengaku mengalami pemukulan.
Tekanan diduga berlanjut pada hari berikutnya. Romi mengaku diminta menghubungi neneknya yang sudah lanjut usia untuk menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan tambahan. Penyerahan sertifikat tersebut, menurut korban, terjadi dalam keadaan tertekan.
Romi juga menduga telepon genggam dan data elektronik pribadinya telah diakses tanpa hak. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, sekaligus meninggalkan trauma bagi korban.
LAPORAN POLISI TELAH DITERIMA
Perkara ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP):
Perkara ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok oleh Saudara Romi Saputra dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Maksimus Hasman, S.H dan Rusli Efendi, S.E, S.H.,M.H dari LAW OFFICE MAKSIMUS HASMAN, S. H & PARTNERS. STTLP nomor :
Nomor: LP/B/2829/XI/2026/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.
Tanggal laporan: 18 November 2026.
Waktu laporan: sekitar pukul 20.50 WIB.
Pelapor: Romi Saputra.
Tanggal kejadian yang tercantum: 27 April 2026.
Lokasi yang tercantum dalam STTLP: Jalan Meruyung Raya No. 1, Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.
Nama pihak yang tercantum dalam STTLP: Inisial Rony, Darwin, dan Susan.
STTLP tersebut mencantumkan dugaan tindak pidana terkait akses terhadap sistem elektronik sebagaimana dirujuk dalam Pasal 30 UU ITE dan/atau Pasal 332 KUHP. Penerimaan laporan ini merupakan langkah awal proses hukum dan bukan merupakan pernyataan bahwa pihak yang dilaporkan telah terbukti bersalah.
RUJUKAN PUTUSAN PENGADILAN: PERKARA AKSES ILEGAL PERNAH DIJATUHI PIDANA DI ATAS TIGA TAHUN
Dalam menelaah dugaan akses ilegal terhadap perangkat maupun sistem elektronik, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang dapat dijadikan bahan pembanding. Putusan-putusan ini bukan berarti perkara Romi identik dengan perkara terdahulu, karena setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta dan pembuktian masing-masing.
1. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Dalam perkara yang berkaitan dengan akses ilegal dan pengambilan data nasabah melalui skimming, terdakwa Roberts Markarjancs dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun serta denda Rp2 miliar. Perkara tersebut berkaitan dengan penerapan ketentuan UU ITE mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
2. Perkara Anggi Saputra bin Suliandi — PN Pekanbaru, 7 Desember 2022
Dalam perkara akses terhadap komputer atau sistem elektronik tanpa hak dengan cara menembus sistem pengamanan yang menimbulkan kerugian, terdakwa dilaporkan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan serta denda Rp2 miliar.
Kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik dapat berujung pada pidana penjara lebih dari tiga tahun, sepanjang unsur tindak pidana terbukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Putusan tersebut merupakan putusan pembanding, bukan preseden yang otomatis menentukan hasil perkara Romi.
PERNYATAAN SIKAP PARA KUASA HUKUM
Kantor Hukum MAKSIMUS HASMAN & PARTNERS selaku kuasa hukum Romi Saputra menyatakan akan mengawal perkara ini secara serius, objektif, dan seksama sampai proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kami menegaskan bahwa persoalan penagihan utang tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, kekerasan, pemaksaan penyerahan barang atau dokumen, maupun tindakan mengakses perangkat dan data elektronik seseorang tanpa hak.
Penagihan utang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak seorang pun dibenarkan mengambil tindakan sendiri dengan menggunakan tekanan atau kekerasan yang melanggar hak orang lain.
Atas perkara ini, kami menyampaikan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta Polres Metro Depok melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, serta menyeluruh.
2. Meminta penyidik mendalami dugaan akses tanpa hak terhadap telepon genggam, PIN, kata sandi, dan data elektronik milik korban.
3. Meminta penyidik mengungkap dugaan intimidasi, kekerasan, pemaksaan, serta proses penyerahan sertifikat rumah milik nenek korban.
4. Meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan, mengetahui, atau turut serta dalam rangkaian peristiwa tersebut, apabila ditemukan bukti yang cukup.
5. Meminta agar barang bukti, rekaman CCTV, komunikasi elektronik, riwayat akses perangkat, serta dokumen terkait diamankan dan diperiksa sesuai prosedur hukum.
6. Meminta perlindungan terhadap korban dan keluarganya dari segala bentuk ancaman, tekanan, maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Kami juga akan mencermati perkembangan penanganan perkara, termasuk memastikan hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian sesuai mekanisme yang berlaku.
PENEGASAN AKHIR
Hukum tidak boleh kalah oleh tekanan. Penagihan utang bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan, intimidasi, ataupun mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Tegas Adv. Rusli efendi dan Adv. maksimus Hasman
Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa secara terang, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Para kuasa hukum akan mengawal perkara Romi Saputra dengan seksama. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, kami meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku.
Keadilan harus ditegakkan. Hak korban harus dilindungi. Dan tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum.
KANTOR HUKUM MAKSIMUS HASMAN & PARTNERS.
Pernyataan Sikap Para Kuasa Hukum Romi Saputra
RED

