Nama anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PDIP, Yasti Soepraptjo, kembali menjadi sorotan. Selain diduga kuat melakukan intervensi terhadap proyek-proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut), khususnya kinerja Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II juga menuai kritik tajam dari aktivis masyarakat.
Sejumlah sumber terpercaya menyebutkan bahwa Yasti yang akrab disapa YS, meskipun berada di Jakarta, aktif mengatur kontraktor dan ikut menentukan paket proyek di lingkungan BPJN Sulut. Hal ini diduga karena posisinya sebagai mitra Kementerian PUPR.
“Ibu YS punya intervensi ke kepala BPJN Sulut cukup kuat. Sampai-sampai paket proyek di wilayah II, harus dia yang pegang kontraktornya,” ungkap seorang sumber, Jumat (20/2/2026) malam.
Tak hanya itu, Yasti juga dikabarkan mendorong Kepala Satker Wilayah II, Rhismono, untuk menduduki posisi Kepala BPJN Sulut. “Dia juga dengar-dengar bawa nama Kasatker Wilayah II untuk jadi Kabalai. Karena mitra kerja kementerian, Kepala BPJN takut sama dia,” tambah sumber lain.
Di sisi lain, kinerja Satker PJN Wilayah II yang dipimpin Rhismono justru dinilai buruk oleh sejumlah aktivis. Kondisi jalan nasional di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) disebut sangat memprihatinkan.
Aktivis Sulawesi Utara, Calvin Castro, mengaku geram dengan minimnya respons terhadap kerusakan jalan. Ia menilai jalan nasional di wilayah tersebut dibiarkan berlubang tanpa penanganan serius.
“Jangan sudah ada korban baru seperti kucing kepanasan untuk perbaiki jalan. Ini jalan nasional, bukan jalan kebun. Setiap hari dilintasi masyarakat, kendaraan logistik, hingga angkutan umum,” tegas Castro.
Castro juga menyoroti lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi. “Jalan berlubang ini bukan baru satu dua hari. Sudah lama dikeluhkan warga. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, sampaikan secara terbuka ke publik. Jangan tutup mata terhadap keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Kritik senada disampaikan aktivis anti korupsi, Jerry Rumagit. Ia menilai Rhismono tidak layak dipromosikan sebagai Kepala BPJN Sulut jika isu intervensi dan kinerja buruk terbukti benar.
“Satker Rhismono terlalu berambisi tanpa ditunjang kemampuan. Contohnya, masih ada beberapa PPK yang tidak becus menjalankan tugas, jalan rusak di wilayah PJN II masih banyak. Ini bukti satker tidak mampu membina jajarannya. Selain itu, Satker Rhismono terkenal kurang terbuka terhadap informasi publik dan menganggap sepele media yang seharusnya menjadi mitra kerja,” kata Rumagit.
Ia mendesak Kementerian PUPR dan Dirjen Bina Marga segera mengevaluasi kinerja Satker PJN Wilayah II. “Sebaiknya diganti saja jika tidak mampu,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi media kepada Yasti Soepraptjo melalui telepon dan WhatsApp hingga berita ini diturunkan tidak mendapat respons. Yasti sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan fasilitas PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) pada Juli 2017 saat menjabat Bupati Bolaang Mongondow.
Publik Sulut kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, untuk mengusut dugaan intervensi proyek serta evaluasi serius dari Kementerian PUPR terhadap kinerja Satker PJN Wilayah II.
SULUT – bidikhukumnews.com
