DIDUGA MANFAATKAN ANAK UNTUK KANTONGI BANTUAN RUMAH: OKNUM KEPALA DESA LAFEU DI SOROT WARGA

MOROWALI – bidikhukumnews.com

11 NOVEMBER 2026 — Gelombang kekhawatiran dan protes masyarakat Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, semakin menguat. Warga melaporkan adanya dugaan ketidakberesan dalam penyaluran bantuan perumahan bagi warga kurang mampu. Satu unit bantuan rumah tidak layak huni diduga diterima atas nama anak Kepala Desa Lafeu, namun yang membangun dan memanfaatkannya justru Kepala Desanya sendiri.

Informasi yang Berkembang di Masyarakat

Warga menyampaikan informasi tersebut secara terbuka:

“Ada bantuan rumah untuk orang tidak mampu, terdaftar atas nama anak Kepala Desa Lafeu. Tapi bukan anaknya yang membangun dan menempatinya — melainkan Bapak Kepala Desanya sendiri yang membangun dan menggunakannya. Masih banyak warga kita yang rumahnya belum layak huni, tapi justru yang dapat adalah keluarga pejabat desa.”

Pertanyaan Serius yang Menuntut Jawaban Terbuka

Apakah anak Kepala Desa Lafeu memenuhi syarat penerima bantuan?
Apakah nama anak Kades tersebut benar-benar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga tidak mampu yang belum memiliki rumah layak? Jika ya, mengapa yang membangun dan menempati rumah tersebut adalah Kepala Desanya sendiri, bukan anaknya?

Apakah ini penyalahgunaan wewenang?
Kepala Desa memiliki akses paling lengkap terhadap data warga yang membutuhkan bantuan. Jika justru keluarganya sendiri yang tercatat sebagai penerima sementara warga yang benar-benar membutuhkan terabaikan, maka ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.

Siapa yang memverifikasi kebenaran data di lapangan?
Apakah petugas verifikasi dari Kecamatan Bungku Pesisir turun langsung memastikan bahwa yang akan menempati rumah tersebut adalah penerima yang namanya terdaftar? Atau verifikasi hanya dilakukan di atas kertas saja?

Ke mana perginya prinsip prioritas bagi yang membutuhkan?
Warga bertanya dengan jujur: “Kalau pemimpin desa saja yang mengamankan jatah untuk keluarganya, lalu ke mana warga kecil ini harus meminta perlindungan?”

Tuntutan Warga

Masyarakat Desa Lafeu meminta pihak berwenang untuk segera bertindak:

✅ Pemerintah Kecamatan Bungku Pesisir bersama Dinas Sosial Kabupaten Morowali segera turun ke lokasi untuk memverifikasi langsung siapa yang membangun dan menempati rumah bantuan tersebut.
✅ Buka secara lengkap dan transparan dokumen persyaratan dan verifikasi penerima bantuan tersebut.
✅ Jika terbukti ada pelanggaran, cabut bantuan tersebut dan alihkan kepada warga Desa Lafeu yang benar-benar tidak mampu dan belum memiliki rumah layak huni.
✅ Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bantuan di Desa Lafeu agar tidak ada lagi warga yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan.

Bantuan perumahan adalah harapan bagi warga yang selama ini belum memiliki tempat tinggal yang layak. Bukan untuk dijadikan aset tambahan bagi mereka yang sebenarnya sudah berkemampuan lebih, apalagi pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung rakyat kecil.

“Kekuasaan di desa itu titipan rakyat. Bukan tiket untuk mengamankan keuntungan keluarga sendiri.”

Keadilan tidak boleh tertunda. Pihak terkait diharapkan segera merespons laporan masyarakat Desa Lafeu ini secara terbuka, objektif, dan tidak memihak siapa pun — kecuali kebenaran.

Reporter : YN. Ladehu
Wakaperwil Sulawesi Tengah