DIDUGA SALAH SASARAN! BANTUAN RUMAH UNTUK WARGA MISKIN DI DESA LAFEU DISOROT, NAMA ANAK KADES TERCATAT, KEPALA DESA DIDUGA MENIKMATI MANFAATNYA

MOROWALI – bidikhukumnews.com

19 NOVEMBER 2026 — Dugaan ketidakberesan dalam penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Laf eu, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kini menjadi sorotan serius masyarakat.

Persoalan ini mencuat setelah berkembang informasi mengenai satu unit bantuan rumah yang disebut-sebut terdaftar atas nama anak Kepala Desa Laf eu. Namun, berdasarkan informasi dan keluhan yang disampaikan warga, pembangunan hingga pemanfaatan rumah tersebut justru diduga dilakukan dan dinikmati oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar menyangkut ketidaktepatan administrasi penerima bantuan. Lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, ketepatan sasaran, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan pemerintah.

WARGA PERTANYAKAN HAK PENERIMA BANTUAN

Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses penetapan penerima bantuan perumahan tersebut dilakukan. Apakah penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu? Apakah proses verifikasi lapangan telah dilaksanakan secara objektif? Dan mengapa muncul informasi bahwa rumah yang tercatat atas nama anak kepala desa justru diduga dimanfaatkan oleh kepala desa sendiri?

Seorang warga menyampaikan keberatannya terkait persoalan tersebut.

“Setahu kami, bantuan rumah itu diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa rumah tersebut terdaftar atas nama anak Kepala Desa, sementara yang membangun dan menggunakan justru Kepala Desanya sendiri?” ungkap warga.

Keluhan tersebut menjadi perhatian karena bantuan perumahan merupakan program yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi fasilitas yang diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu.

JANGAN SAMPAI BANTUAN RAKYAT MENJADI KEUNTUNGAN KELUARGA PEJABAT

Program bantuan perumahan memiliki tujuan sosial yang jelas, yakni membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Karena itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara nama penerima, kondisi ekonomi penerima, dan pihak yang sesungguhnya menguasai atau menikmati manfaat bantuan, maka persoalan tersebut patut diperiksa secara menyeluruh.

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa semestinya menjadi pihak yang paling depan memastikan seluruh program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Jabatan kepala desa bukanlah ruang untuk memberikan keistimewaan kepada keluarga ataupun kerabat. Setiap bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah harus dikelola berdasarkan ketentuan dan kepentingan masyarakat.

APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN

Mencermati informasi dan keluhan masyarakat tersebut, aparat penegak hukum serta instansi pengawas terkait diminta tidak tinggal diam.

Inspektorat Kabupaten Morowali, Dinas terkait, dan aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Dokumen penetapan penerima bantuan perumahan di Desa Laf eu.
2. Kriteria dan hasil verifikasi kelayakan penerima bantuan.
3. Identitas penerima yang tercantum dalam dokumen administrasi.
4. Pihak yang sebenarnya membangun, menguasai, dan menempati rumah bantuan tersebut.
5. Sumber anggaran, nilai bantuan, serta proses pencairan dan realisasi pembangunan.
6. Kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan fakta lapangan agar persoalan ini tidak berhenti sebatas polemik masyarakat.

KEPALA DESA LAFEU HARUS MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Di tengah berkembangnya informasi tersebut, Kepala Desa Laf eu perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses bantuan tersebut diberikan, mengapa nama anak kepala desa tercatat sebagai penerima, serta siapa pihak yang sesungguhnya menggunakan dan menikmati manfaat rumah tersebut.

Klarifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menghindari kesimpulan sepihak.

Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya, sementara bantuan yang seharusnya menjadi solusi kemiskinan malah menimbulkan polemik baru.

TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN, BUKAN PILIHAN

Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyaluran bantuan perumahan, khususnya dalam memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka demi menjaga nama baik semua pihak.

Bahwa bantuan pemerintah adalah hak masyarakat yang memenuhi persyaratan, bukan hak istimewa pejabat ataupun keluarganya.

Rakyat tidak membutuhkan janji tentang keadilan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa keadilan benar-benar hadir dalam setiap program pemerintah.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, kebenaran dugaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Laf eu serta pihak-pihak terkait.

YN. Ladehu
Wakaperwil Sulawesi Tengah