“JANGAN BIARKAN SKEMA SUSPEND MENJADI JALAN UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI IUP YANG TELAH BERAKHIR!”
KENDARI SULTRA || bidikhukumnews.com
Kami dari HMI MPO Cabang Kendari hadir untuk menyampaikan sikap kritis terhadap penanganan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan nikel yang menyeret PT BSJ dan PT KAA.
Ada persoalan serius yang harus dijawab oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Berdasarkan keterangan penyidik Kejaksaan Agung, IUP PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada tahun 2015. Namun, kedua perusahaan tersebut diduga tetap memperoleh proses administratif melalui skema suspend sebanyak tiga kali dalam rentang 2017 sampai 2019.
Pertanyaan kami sederhana, tetapi mendasar: atas dasar hukum apa izin yang telah berakhir masih diproses melalui mekanisme suspend?
Kita tidak sedang berbicara mengenai kesalahan administrasi biasa. Kita sedang mempertanyakan bagaimana kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam dapat digunakan, apabila benar, untuk mempertahankan akses pertambangan perusahaan yang izinnya telah berakhir.
Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 76 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 secara tegas mengatur bahwa penghentian sementara kegiatan pertambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP.
Dengan demikian, suspend tidak boleh dijadikan instrumen untuk memperpanjang atau menghidupkan kembali IUP yang telah berakhir.
KAMI MENARUH PERHATIAN KHUSUS KEPADA BURHANUDDIN
Burhanuddin merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara pada 2017. Dalam konstruksi persoalan ini, terdapat dugaan keterlibatan dalam proses administrasi suspend PT BSJ dan PT KAA yang harus diuji oleh penyidik.
Hari ini Burhanuddin menjabat sebagai Bupati Bombana. Namun, jabatan publik yang diemban seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum.
Kami meminta penyidik Kejaksaan Agung memeriksa secara mendalam seluruh dokumen, disposisi, rekomendasi, persetujuan, dan komunikasi yang berkaitan dengan keputusan suspend pada masa jabatannya.
Kami menegaskan: apabila ditemukan alat bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, kami menuntut agar Burhanuddin segera ditetapkan sebagai tersangka.
Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara pengambil keputusan dan pihak yang memiliki kewenangan justru tidak tersentuh.
KAMI JUGA MEMPERTANYAKAN RANTAI KEPUTUSAN DI ESDM SULTRA
Kami meminta penyidik mengungkap peran seluruh pejabat ESDM yang menjabat pada periode 2017–2019.
Siapa yang mengusulkan suspend pertama? Siapa yang menyetujui suspend kedua dan ketiga? Siapa yang mencabut penolakan hasil eksplorasi dan studi kelayakan? Siapa yang membuka jalan bagi persetujuan RKAB?
Semua pertanyaan ini harus dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi ruang spekulasi publik.
TUNTUTAN KAMI KEPADA KEJAKSAAN AGUNG
Kami meminta:
1. Memeriksa Burhanuddin secara mendalam.
2. Menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka apabila alat bukti mencukupi.
3. Mengungkap seluruh pejabat ESDM yang terlibat.
4. Membongkar dugaan aliran dana dan gratifikasi.
5. Mengusut pertanggungjawaban korporasi PT BSJ dan PT KAA.
6. Menghitung kerugian keuangan negara dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
7. Menjamin proses hukum berjalan transparan, independen, dan tanpa intervensi.
PENUTUP
Kami tidak datang untuk menghakimi seseorang di ruang publik. Kami datang untuk menuntut agar hukum bekerja tanpa pandang jabatan.
Sumber daya alam Sulawesi Tenggara bukan milik segelintir orang. Pertambangan harus dikelola berdasarkan hukum, bukan melalui rekayasa administrasi dan penyalahgunaan kewenangan.
JANGAN HANYA PERIKSA MEREKA YANG MENJALANKAN. UNGKAP SIAPA YANG MERANCANG, SIAPA YANG MEMBUKA JALAN, DAN SIAPA YANG MENIKMATI KEUNTUNGANNYA.
GITO ROLES
Kabid Advokasi dan Pergerakan
HMI MPO Cabang Kendari
Reporter : Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)