LIMA WARTAWAN TOUNA PERTANYAKAN PENGEMBALIAN DANA KORUPSI DI KEJARI TOUNA, JUSTRU TIDAK DAPAT RESPON BAIK
TOJO UNA-UNA – bidikhukumnews.com— Langkah lima wartawan di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), di antaranya Ketua dan Sekretaris Pro Jurnalis Media Siber (PJS), yang mencoba menelusuri dan mempertanyakan transparansi hasil pengembalian dana korupsi di Kejaksaan Negeri Touna justru berujung pada kekecewaan. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka, kelima jurnalis ini mengaku tidak diberi respon yang layak dan profesional.
PERTANYAAN YANG TERBUKA UNTUK DIJAWAB PUBLIK
Perlakuan tersebut memunculkan dua pertanyaan mendasar yang kini bergema di tengah masyarakat:
Apakah kelima wartawan tersebut tidak memiliki arti apa-apa di mata Kejari Touna? Atau justru Kejari Touna alergi dengan kehadiran kelima wartawan ini?
Pertanyaan ini bukan bermaksud menuduh, namun ini adalah hak publik untuk mengetahui mengapa upaya jurnalistik yang sah justru diabaikan. Jurnalisme bukanlah musuh dari penegakan hukum — justru jurnalisme adalah mitra yang menjaga agar penegakan hukum tetap berada di jalur yang benar dan terbuka untuk masyarakat.
YANG DIPERTANYAKAN
Inti dari pertanyaan yang disampaikan kelima wartawan tersebut adalah terkait hasil pengembalian kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani oleh Kejari Touna. Masyarakat berhak mengetahui: berapa total dana yang telah dikembalikan, dari perkara mana saja, dan ke mana dana-dana tersebut disalurkan. Ini bukan informasi rahasia — ini adalah informasi yang wajib terbuka bagi publik.
Wakaperwil Bidik Hukum Sulawesi Tengah menyatakan, pertanyaan ini disampaikan semata-mata atas nama transparansi dan akuntabilitas publik. Media hadir bukan untuk menghambat kinerja lembaga penegak hukum, melainkan membantu memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
PRINSIP YANG HARUS DIPEGANG
Kejaksaan sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, termasuk kepada insan pers. Pers bukanlah pihak yang harus dihindari, melainkan pihak yang harus dilayani selama informasi yang diminta tidak berkaitan dengan tahapan penyidikan yang harus dijaga kerahasiaannya.
Jika pertanyaan yang diajukan adalah hal yang boleh diketahui publik — maka jawablah dengan terbuka. Jika belum boleh dibicarakan — jelaskan alasannya dengan santun. Mengabaikan atau memberikan respon yang tidak layak justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat.
TANTANGAN UNTUK KEJARI TOUNA
Kami menantang Kejari Touna untuk memberikan penjelasan terbuka terkait hal ini. Jangan biarkan ketidakpastian ini berlarian. Transparansi bukanlah pilihan — melainkan kewajiban setiap lembaga publik di negara ini.
Apakah kelima wartawan ini tidak dianggap? Atau ada hal lain yang ditutup-tutupi? Jawabannya ada di tangan Kejari Touna saat ini juga.
“Ketakutan terhadap jurnalisme adalah awal dari hilangnya kepercayaan publik. Semakin terbuka, semakin dipercaya. Semakin tertutup, semakin diragukan.”
Kami tunggu penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Touna.
YN.Ladehu
Wakaperwil Sulawesi Tengah

