Mitigasi Bencana Belum Optimal, Mantan Kepala PVMBG Soroti Kompetensi Pejabat Daerah
JAKARTA – bidikhukumnews.com
23 SEPTEMBER 2026 — Indonesia tidak kekurangan potensi bencana geologi, mulai dari 13 zona megathrust hingga deretan gunung api aktif yang mengelilingi nusantara. Namun di balik cetak biru penanggulangan bencana, tersembunyi masalah yang jarang disorot: krisis jumlah ahli kebumian dan ego sektoral dalam birokrasi.
Hadir sebagai narasumber di Podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, mantan Kepala PVMBG Dr. Ir. Surono, DEA., IPU. atau Mbah Rono membongkar fakta krusial tentang realitas penanganan bencana di lapangan.
Bukan Soal Gabung Lembaga, Tapi “Di Mana Ahlinya?”
Menanggapi wacana penggabungan BMKG, PVMBG, dan BNPB menjadi satu kementerian, Mbah Rono menegaskan perombakan struktur tidak akan menyelesaikan akar masalah.
“Masalah utama kita bukan soal institusi ditaruh di bawah kementerian mana, tetapi: berapa jumlah ahli gunung api yang kita miliki saat ini?” cetus Anggota Dewan Energi Nasional tersebut.
Ia membandingkan dengan Jepang: satu pos pengamatan dipimpin profesor dan diperkuat tujuh doktor. Sebaliknya, Indonesia dengan 127 gunung api aktif masih banyak mengandalkan pengamat berpendidikan SLTA.
Mbah Rono juga mengkritik rotasi cepat pejabat teknis. “Mendidik ahli butuh bertahun-tahun dan pengabdian. Kalau terus dipindah-pindah, bagaimana bisa lahir pemahaman mendalam tentang bumi kita?” tegasnya.
Kompetensi Pejabat Daerah Sering Dipertanyakan
Kritik tajam juga ditujukan pada tata kelola di pemerintah daerah. Secara aturan, Pemda memegang wewenang penuh mengambil keputusan darurat. Namun kenyataannya, banyak pejabat yang mengurusi bencana ditempatkan semata karena dukungan politik.
“Baru mulai memahami sedikit, sudah dimutasi ke dinas lain. Ini menyulitkan sekali membangun keberlanjutan mitigasi di daerah,” ungkapnya.
Harapan pada Pemerintahan Baru: Fokus SDM, Bukan Bangunan
Mbah Rono menyambut baik rencana peningkatan anggaran mitigasi pemerintahan baru, namun berpesan agar dana tersebut diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ia mendorong universitas membuka jurusan khusus vulkanologi yang tidak hanya mempelajari alam, tetapi juga masyarakat yang hidup di dalamnya.
“Mitigasi bukan sekadar mengumumkan status normal, waspada, atau siaga. Intinya adalah membangun pengetahuan, menghormati kearifan lokal, dan mengedukasi warga agar mampu hidup berdampingan secara harmonis dan selamat dengan alam nusantara,” pungkasnya.
Sumner: (EdShareOn)
Red
