Pemkab Jepara Matangkan Rencana KEK Pariwisata Karimunjawa, Bidik Perhatian Pemerintah Pusat

JEPARA – bidikhukumnews.com Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mematangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing Karimunjawa sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Tengah.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan KEK Pariwisata Berkelanjutan di Aula Kecamatan Karimunjawa, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau akrab disapa Mas Wiwit.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten II Sekda Jepara Aris Setyawan, Asisten III Florentina Budi Kurniawati, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara Edy Marwoto.

Bupati Jepara menyampaikan, rencana pembentukan KEK merupakan tindak lanjut atas saran DPR RI agar pembangunan Karimunjawa menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) selama ini belum sebanding dengan usulan yang diajukan Pemkab Jepara.

Pada 2025, Pemkab Jepara mengusulkan anggaran IJD sebesar Rp50 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp8 miliar. Sementara pada 2026, dari usulan Rp55 miliar, anggaran yang dikucurkan hanya sekitar Rp700 juta.

“Karimunjawa merupakan salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah. Hingga Oktober 2026, kunjungan wisatawannya mencapai 134 ribu orang. Potensi ini harus kita dorong dengan pembangunan yang lebih terarah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui KEK, sehingga Karimunjawa mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat,” ungkap Mas Wiwit.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Jepara turut melibatkan pemerintah desa di Kecamatan Karimunjawa, instansi terkait, perwakilan paguyuban, serta pelaku usaha pariwisata. Di antaranya biro perjalanan, pengelola hotel, hingga penyedia jasa transportasi.

Para peserta diberi kesempatan menyampaikan usulan, masukan, serta berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata Karimunjawa.

Rencana pembentukan KEK Pariwisata Berkelanjutan tersebut mendapat respons positif dari perhimpunan yang hadir. Dukungan para pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi modal untuk menyatukan langkah pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi.

Selain mematangkan rencana KEK, Bupati Jepara juga menyampaikan rencana penjajakan kerja sama dengan Duta Besar Seychelles. Negara kepulauan di Benua Afrika tersebut dinilai memiliki karakteristik bentang alam yang serupa dengan Karimunjawa.

Penjajakan kerja sama itu diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membangun kesadaran dan kecintaan terhadap alam.

Mas Wiwit menilai, keindahan alam saja tidak cukup menjadi modal utama pengembangan pariwisata apabila tidak diimbangi kualitas SDM yang mampu menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan.

Menurutnya, Seychelles dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan. Pengelolaan alam dan pengembangan SDM yang baik dinilai menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai kekuatan ekonomi.

Melalui rencana pembentukan KEK Pariwisata Berkelanjutan dan penjajakan kerja sama internasional tersebut, Pemkab Jepara berharap Karimunjawa semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan.

Pemerintah daerah juga berharap pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, sehingga keindahan alam dan kekayaan ekologi Karimunjawa tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Sumber: Pemkab Jepara

Reporter: Amin Andrianto