Polda Jateng Bongkar 59 Kasus Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi dan Tambang Ilegal, Negara Diselamatkan Rp50 Miliar

JATENG – bidikhukumnews.com

Polda Jawa Tengah mengungkap 59 perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka. Sementara itu, estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan serta nilai penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50,07 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, pada Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran. Konferensi pers juga dilaksanakan secara serentak melalui sambungan daring di wilayah hukum Polda Jateng.

Kapolda menjelaskan, dari total 59 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku cukup beragam. Mulai dari membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung lebih banyak BBM, hingga menggunakan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang.

Selain itu, ditemukan praktik penyedotan BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya.

Petugas juga menemukan penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk praktik penimbunan, pengangkutan, dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi memperoleh keuntungan.

Kapolda Jateng menegaskan, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat karena subsidi pemerintah yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.

Enam Kasus Penyalahgunaan LPG, 1.163 Tabung Diamankan

Selain penyalahgunaan BBM, Polda Jateng juga mengungkap enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan mengamankan 10 tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal tersebut.

Modus yang digunakan para pelaku yakni memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.

Selanjutnya, LPG hasil pemindahan tersebut dijual kembali sebagai produk nonsubsidi dengan memanfaatkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan.

Praktik tersebut dinilai merugikan negara sekaligus mengancam distribusi LPG bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Tujuh Kasus Tambang Ilegal, Polisi Sita 14 Dump Truck dan 10 Alat Berat

Di sektor pertambangan, Polda Jateng bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tujuh perkara pertambangan mineral dan batubara ilegal dengan delapan tersangka.

Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.

Dari hasil penindakan, petugas mengamankan 14 unit dump truck dan 10 unit alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.

Kapolda menjelaskan, aktivitas tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Bahkan, ditemukan pula kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.

Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material tambang, kemudian mengangkut dan menjual hasilnya menggunakan kendaraan dump truck.

Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari guna menghindari pengawasan petugas.

Tersangka Terancam Hukuman Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tindak pidana yang dilakukan.

Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Kapolda Jateng menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang melakukan penyalahgunaan di lapangan. Apabila ditemukan keterlibatan perusahaan atau industri yang menggunakan maupun menerima manfaat dari BBM dan LPG bersubsidi secara ilegal, pihaknya akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan.

“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.

Pertamina Dukung Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.

Ia menyatakan, Pertamina secara konsisten melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi yang menggunakan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.

Gustiar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.

Masyarakat Diminta Aktif Laporkan Penyalahgunaan Subsidi

Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, hingga pangkalan LPG agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apa pun.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda.

Sumber: Humas Polda Jateng

Reporter: Amin Andrianto