Skandal Sadap Presiden & Elit Politik: Irjen Slamet Uliandi Resmi Tersangka, Menyusul Listyo Sigit
KENDARI SULTRA || bidikhukumnews.com
Skandal dugaan penyadapan ilegal berskala besar yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran pejabat tinggi negara, hingga tokoh politik papan atas kian mengguncang internal Korps Bhayangkara. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus yang meretakkan benteng keamanan nasional tersebut.
Nama Irjen Slamet Uliandi kini menjadi sorotan tajam publik seiring terungkapnya penyalahgunaan perangkat dan alat keamanan negara untuk meretas jalur komunikasi para elit sipil dan militer.
Perkembangan Penyidikan dan Jaringan Tersangka
Bareskrim Polri memastikan proses hukum terus bergulir panas. Hingga Selasa (10/11/2026), penyidik telah memeriksa sedikitnya 13 saksi dan 5 orang ahli, yang terdiri dari 3 ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta 2 ahli hukum pidana.
Penetapan status hukum terhadap Irjen Slamet Uliandi menjadikannya tersangka keempat dalam perkara ini. Langkah tegas tersebut menyusul keputusan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin yang sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka awal pada awal November 2026.
Tiga perwira tinggi Korps Bhayangkara yang lebih dulu terseret meliputi mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menanti Babak Baru: Motif, Potensi Tersangka Lain, dan Manuver Istana
Kasus ini menyisakan tanda tanya besar di tengah publik: apa sebenarnya motif dan tujuan di balik aksi penyadapan yang membidik lingkaran kekuasaan tertinggi di negeri ini? Publik juga terus mendesak aparat untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya keterlibatan aktor intelektual lain di luar para jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di tengah memanasnya situasi dan sorotan tajam terhadap institusi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sempat menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri guna meredam tensi serta menjaga soliditas dan stabilitas institusi.
Sementara itu, gelombang reaksi keras terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Mereka menuntut transparansi penuh dari kepolisian dan mendesak reformasi total agar insiden pembobolan instrumen pengaman negara ini tidak mencederai kedaulatan hukum dan demokrasi Indonesia.
Reporter : Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)