Ujian Loyalitas Bhayangkara: Mampukah Polda hingga Polsek Wujudkan 6 Perintah Kapolri di Lapangan?
KENDARI SULTRA || bidikhukumnews.com
Di atas kertas, instruksi pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangatlah tegas. Namun, pertanyaannya kini mengarah pada realitas di lapangan: mampukah jajaran tingkat paling bawah hingga atas—mulai dari Markas Besar Kepolisian Daerah (Polda), Resor (Polres), hingga Sektor (Polsek)—secara konsisten mengeksekusi 6 Penekanan Kapolri dalam narasi “Polisi Bersama Masyarakat”?
Ujian berat ini hadir di tengah tuntutan publik yang kian kritis terhadap kinerja korps bhayangkara. Slogan Melindungi, Mengayomi, dan Melayani bukan lagi sekadar pajangan baliho, melainkan tolok ukur kredibilitas yang dipertaruhkan setiap hari di hadapan warga.
Kapolri dengan tegas mengingatkan bahwa reputasi institusi tidak ditentukan oleh pencitraan verbal, melainkan oleh apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari kehadiran polisi. Guna menguji dan memastikan efektivitas komitmen tersebut, berikut adalah rincian 6 penekanan krusial yang harus diterjemahkan hingga ke kantor-kantor Polsek pelosok negeri:
1. Cepat, Akurat, dan Transparan
Arus informasi publik menuntut gerak cepat dari setiap satuan wilayah. Jajaran Polda hingga Polsek diinstruksikan agar tidak lamban dalam menyampaikan informasi. Setiap pernyataan harus berbasis fakta terverifikasi dan patuh pada koridor perundang-undangan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
2. Jujur dan Akuntabel
Integritas personel kembali disorot. Setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika terjadi kekeliruan, satuan di daerah diwajibkan untuk sportif meralat dan meluruskan informasi tersebut secara terbuka tanpa ragu.
3. Mendengar dan Menindaklanjuti
Birokrasi kepolisian dituntut untuk tidak antikritik. Polda, Polres, dan Polsek wajib membuka lebar kanal pengaduan dan aspirasi warga. Masukan yang masuk tidak boleh hanya berhenti di meja laporan, melainkan harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sesuai kewenangan.
4. Hormati Kerja Pers
Hubungan dengan media massa menjadi salah satu indikator transparansi. Jajaran kepolisian di daerah diingatkan untuk membangun kemitraan yang sehat dengan insan pers, serta memberikan ruang dan dukungan penuh bagi kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
5. Tangkal Disinformasi
Di era ledakan informasi dan maraknya hoaks, aparat kepolisian di garda terdepan tidak boleh tinggal diam. Disinformasi harus dilawan melalui klarifikasi resmi yang cepat, berbasis data, namun tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik.
6. Setiap Polisi adalah Humas
Ujian paling fundamental berada pada tingkat individu. Perilaku, sikap, dan tutur kata setiap anggota—baik saat bertugas langsung menghadapi warga di jalan raya maupun saat berselancar di ruang digital—membawa taruhan besar atas nama baik institusi secara keseluruhan.
Kini, bola panas berada di tangan para Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Pertanyaannya, apakah enam penekanan ini akan benar-benar mendarat sebagai transformasi nyata di akar rumput, atau sekadar menjadi slogan formalitas belaka? Waktu dan tindakan nyata di lapangan yang akan membuktikannya.
Reporter : Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)