PROYEK MILIARAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH PALOPO: UPAH PEKERJA DIDUGA TERTAHAN, PUBLIK MINTA KLARIFIKASI
PALOPO – bidikhukumnews.com
9 NOVEMBER 2026 — Pelaksanaan proyek strategis Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, yang menelan anggaran APBN senilai hampir Rp2,9 miliar, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah pekerja di lokasi proyek melaporkan adanya dugaan keterlambatan pembayaran upah yang telah berlangsung selama kurang lebih dua minggu.
DATA PROYEK
Berdasarkan informasi yang tercantum di papan proyek yang terpasang di lokasi:
– Nama Kegiatan: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Benteng, Kota Palopo
– Kementerian: Kementerian Kelautan dan Perikanan — Ditjen Perikanan Tangkap
– Kontraktor Pelaksana: PT Darwin Kembar Jaya
– Nilai Kontrak: Rp2.895.226.964,58 (termasuk PPN 11%)
– Sumber Dana: APBN — Tahun Anggaran 2026
– Tanggal Kontrak: 22 Juli 2026 | SPMK: 5 Agustus 2026
– Waktu Pelaksanaan: 135 Hari Kalender
DUGAAN KETERLAMBATAN UPAH: SOROTAN SERIUS
Di tengah berjalannya proyek bernilai miliaran rupiah, muncul laporan dari para pekerja bahwa upah mereka belum dibayarkan selama kurang lebih dua minggu. Jika informasi ini benar, hal ini tentu memprihatinkan, mengingat para pekerja adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Hak atas upah adalah hak dasar setiap pekerja yang wajib dipenuhi tepat waktu. Keterlambatan pembayaran bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja yang dijamin oleh undang-undang.
PUBLIK AJAK: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Publik meminta pihak PT Darwin Kembar Jaya selaku kontraktor pelaksana untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah tersebut. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pihak pengawas proyek diminta turun langsung ke lokasi untuk memeriksa:
✅ Progres fisik pembangunan apakah sesuai jadwal atau tertinggal
✅ Administrasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran
✅ Pemenuhan kewajiban kontraktor terhadap hak-hak pekerja
PERTANYAAN PUBLIK YANG MENUNGGU JAWABAN:
1. Mengapa upah pekerja diduga belum dibayarkan selama dua minggu?
2. Bagaimana progres pembangunan saat ini, apakah sesuai jadwal kontrak?
3. Apakah pihak pengawas telah melakukan evaluasi berkala?
4. Bagaimana tanggung jawab kontraktor terhadap kesejahteraan para pekerjanya?
“Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat bernilai miliaran rupiah justru menyisakan penderitaan bagi mereka yang bekerja keras membangunnya. Anggaran negara harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tidak boleh ada satu pun hak pekerja yang dikorbankan,” tegas warga yang memantau pelaksanaan proyek ini.
Publik berharap klarifikasi dan tindakan nyata segera disampaikan oleh pihak terkait, agar keraguan masyarakat terjawab dan hak-hak para pekerja segera terpenuhi.
Reporter : YN. Ladehu