BUPATI BUOL PIMPIN RAKOR SINKRONISASI ASTA CITA, SEMBILAN PROGRAM BERANI, DAN TUJUH PROGRAM BUOL HEBAT

BUOL — bidikhukumnews.com

Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026).

Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten, sekaligus mempersiapkan kebijakan dan penganggaran pembangunan tahun 2027.

Bupati menegaskan, rakor bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini harus menjadi ruang kerja bersama untuk membahas persoalan daerah, menentukan prioritas, menyusun langkah konkret, dan memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas.
“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat kolaborasi.
Stunting dan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama.

Dalam arahannya, Bupati memberi perhatian khusus pada persoalan mendasar, yakni stunting, kemiskinan, pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Untuk percepatan penurunan stunting, Bupati meminta pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memastikan data sesuai kondisi riil di lapangan.

Pemutakhiran data harus tuntas dalam 14 hari, dengan mencantumkan nama dan alamat sasaran, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), serta balita kekurangan gizi.

Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, kecamatan, desa/kelurahan, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan pada 2027 masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah.

Sementara untuk pengentasan kemiskinan, Bupati menargetkan 500 keluarga keluar dari kategori miskin pada 2027 melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta optimalisasi dukungan anggaran pusat dan daerah.
MBG dan Koperasi Merah Putih Diperkuat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini dilayani melalui 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan sekitar 19.000 penerima manfaat dari target 52.000 orang.

Pemda menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027, sehingga penerima manfaat meningkat menjadi 35.000 orang.

Di bidang ekonomi desa, dari 115 desa/kelurahan di Kabupaten Buol, telah terbentuk 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bupati meminta pemerintah desa/kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026, agar pada 2027 seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha.

Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menggerakkan potensi lokal. Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan
Pada sektor pendidikan, Pemkab Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat dapat menampung 3.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.

Di sektor kesehatan, Pemda merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran Rp250 miliar, dilengkapi layanan cuci darah dan layanan jantung.

Untuk ketahanan pangan, Pemda menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027, sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare. Pengembangan pertanian harus didukung irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif padi dan jagung.
OPD Diminta Bekerja dengan Target Jelas
Bupati meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, memuat jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target hasil, dan batas waktu pelaksanaan.

Bupati juga mengingatkan jajaran Pemda untuk proaktif memanfaatkan dukungan anggaran pusat dan provinsi. Meski menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama 2025-2026, dukungan anggaran pusat dan provinsi yang masuk ke Kabupaten Buol dalam dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.

Dukungan tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” tegas Bupati.

Paparan OPD dan Komitmen Bersama

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa rakor bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mengidentifikasi perkembangan dan kendala pelaksanaan program.

Rakor dilanjutkan dengan paparan OPD, yakni Bappeda-Litbang terkait kemiskinan ekstrem, Sembilan Program Berani, dan Tujuh Program Buol Hebat; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penanganan stunting; Dinas Kesehatan terkait Cek Kesehatan Gratis; Dinas Koperasi dan UKM terkait Koperasi Merah Putih dan UMKM; Plt. Kabag Administrasi Pembangunan terkait MBG; Plt. Kepala Dinas Sosial terkait Sekolah Rakyat; serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait strategi ketahanan pangan.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh jajaran Pemda dalam menyukseskan program pembangunan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap sinkronisasi program tidak berhenti pada kesepakatan di ruang rapat, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, dan hasil pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

Reporter : YN. Ladehu
Wakaperwil Sulawesi Tengah