Geger! Nama Gubernur YSK Ikut Terseret Pusaran Tambang Ilegal; Oknum ‘Orang Rumah’ Pamer Bekking, Aparat Diduga Dipermainkan
Sulut – bidikhukumnews.com // Di tengah gencarnya operasi penertiban tambang ilegal yang dilakukan Polda Sulut dan Kejati Sulut, isu miring justru mencuat dan mengagetkan publik. Nama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), dikait-kaitkan dengan maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah daerah seperti Mitra, Bolmong, Boltim, hingga Bomut.
Ironisnya, isu ini muncul di saat YSK tengah berjuang di tingkat pusat memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai mandat negara dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmennya untuk melegalkan penambang rakyat justru dinodai oleh ulah oknum-oknum yang mengaku memiliki kedekatan spesial dengannya.
Publik Sulut dihebohkan dengan aksi sekelompok oknum yang dengan tega “memanas-manasi” situasi dan bertindak seolah kebal hukum. Seorang sumber terpercaya yang enggan disebut namanya mengungkapkan fakta mengejutkan di balik praktik tambang ilegal di daerah.
“Mereka mengaku orang dekat Gubernur, katanya ‘orang rumah’. Dengan modal itu, mereka pede bisa mengamankan usaha jika ada penindakan,” ungkap sumber tersebut kepada media, Selasa (3/3/2026).
Sumber yang merupakan warga lokal itu membeberkan praktik licik yang sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya, informasi soal penertiban sudah bisa dibaca jauh-jauh hari.
“Sudah kurang lebih seminggu ini ada informasi adanya penertiban tambang, namun hal itu sudah dianggap lumrah biasa terjadi. Ketika ada penertiban, kita akan disuruh tiarap dulu alias stop, semua alat disembunyikan. Nanti habis penertiban, tetap baru kembali lanjut seperti biasa. Itu sudah biasa,” ujarnya.
Bahkan, sumber itu menyebut adanya praktik “bagi jatah” yang melibatkan oknum aparat. Jika ada operasi atau razia, para pemain besar hanya perlu datang dan menunjukkan diri.
“Mereka bilang ‘sudah aman’. Tinggal tunjuk muka, kasih tahu ini punya siapa, nanti mereka sampaikan dan beres. Selesai dikasih amplop, balik kanan, aman,” ujar sumber tersebut dengan nada kesal.
Situasi ini kontras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemberantasan mafia tambang di seluruh Indonesia. Masyarakat pun mulai mempertanyakan ketegasan Aparat Penegakukum (APH).
Sumber itu juga menyoroti keberadaan pemain besar dengan bak penampung material berukuran seperti lapangan bola, serta dugaan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) asal China. Keberadaan WNA di sejumlah mess dinilai sangat mustahil tidak terdeteksi aparat.
“Pasti aman-aman saja yang setorannya besar. Biasanya yang kena tindak itu hanya pemain kecil, setoran kecil, atau yang terlambat setor,” imbuhnya.
Salah satu nama yang dapat perlakuan istimewah bahkan nyaris taktersentuh santer disebut-sebut sebagai aktor penting di balik PETI di Ratatotok hingga Buyat adalah Deker Mamusung (DM), mantan anggota DPRD Mitra yang kini menjabat Sekretaris DPD Partai Nasdem Mitra . Statusnya sebagai kader partai pengusung pasangan YSK-Viktor Mailangkay di Pilkada lalu diduga kuat menjadi tameng kekebalan khusus.
Publik menilai, ketegasan YSK di tingkat pusat justru dinodai oleh ulah oknum di daerah yang menggunakan nama besarnya untuk berlindung dari jeratan hukum. Padahal, YSK telah berjanji di hadapan Komisi XII DPR RI, “Penambang rakyat harus legal, harus terlindungi,” tegasnya beberapa waktu lalu .
Sumber yang merupakan warga lokal itu mengaku takut namanya ikut terseret. Ia mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan karena khawatir akan ada dampak buruk baginya di kemudian hari.
“Saya hanya ingin situasi ini benar-benar diusut. Jangan sampai masyarakat kecil yang susah cari nafkah justru dizalimi, sementara yang besar dan punya koneksi aman-aman saja,” imbuhnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, sebelumnya telah menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal menjadi inovasinya dan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas . Ia bahkan menyatakan, “Cepat atau lambat, penegakan hukum terhadap tambang ilegal akan kami lakukan dengan tegas karena ini menyangkut kepentingan orang banyak” .
Namun, masyarakat kini menantikan tindakan nyata dari Polda Sulut dan Kejati Sulut. Mereka ingin agar praktik “ambil jatah” dan pamer beking ini diusut tuntas tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai aparat penegak hukum ‘dininabobokkan’ oleh oknum yang hanya modal dekat-dekat penguasa. Hukum harus bicara,” tutup seorang tokoh masyarakat Sulut.
Publik berharap Gubernur YSK yang dikenal tegas dapat membersihkan namanya dari isu miring ini dan memastikan oknum-oknum yang mengaku “orang rumah”-nya tidak bermain-main dengan hukum.
Reporter: (TIM) Sulut
