PIHAK DESA PAISUBEBE BUKA SUARA, BANTAH TUDUHAN DUGAAN PENYIMPANGAN APBDESA 2024: “JANGAN MEMBANGUN OPINI TANPA BUKTI

Banggai Laut – bidikhukumnews.xom– Oknum Kepala Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Dewanto Tjandring, akhirnya buka suara menanggapi sorotan Aktivis Muda Sulawesi Tengah, Kevin Lapendos, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBDesa Paisubebe Tahun Anggaran 2024.

Dewanto menyampaikan keberatannya atas berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pemerintah Desa Paisubebe, khususnya mengenai anggaran penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp53.500.000, pembangunan atau rehabilitasi jembatan sebesar Rp78.495.000, serta bantuan sektor pertanian dan peternakan sebesar Rp24.000.000.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan tanpa melalui proses pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan dokumen resmi serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan membangun opini tanpa bukti. Semua harus dilihat berdasarkan dokumen dan mekanisme yang berlaku,” tegas Dewanto.

Minta Kritik Tetap Berdasarkan Fakta

Dewanto menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah desa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian dugaan dilakukan secara proporsional dan tidak menggiring opini publik sebelum adanya hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

Menurutnya, setiap persoalan mengenai realisasi anggaran desa seharusnya diklarifikasi melalui mekanisme resmi dengan mengacu pada dokumen perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga laporan pertanggungjawaban.

“Kalau ada persoalan, mari kita klarifikasi berdasarkan fakta dan dokumen, bukan asumsi sepihak,” ujarnya.

Sorotan Pos Keamanan dan Jembatan Harus Dilihat Menyeluruh

Menanggapi sorotan terhadap anggaran Pos Keamanan Desa dan pembangunan atau rehabilitasi jembatan, Dewanto meminta masyarakat agar tidak hanya menilai berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik.

Menurutnya, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat dokumen perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, bukti pengeluaran, hingga laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penggunaan anggaran desa.

Soal Dugaan Intimidasi, Minta Ruang untuk Klarifikasi

Selain persoalan anggaran, Dewanto turut menanggapi sorotan terkait klaim Kevin Lapendos yang mengaku mendapat perlakuan intimidatif saat melakukan investigasi lapangan dan meminta klarifikasi melalui aplikasi WhatsApp.

Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu dijelaskan berdasarkan kronologi komunikasi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Ia menekankan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menggunakan mekanisme hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum

Di akhir keterangannya, Dewanto menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga tidak segan-segan melaporkan pihak-pihak yang menuduh tanpa bukti kepada pihak berwajib, karena tuduhan seperti itu dapat menjadi fitnah terhadap Pemerintah Desa Paisubebe,” tutup Dewanto.

Reporter : YN. Ladehu
Wakaperwil Sulawesi Tengah.