Ratusan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi yang tergabung dalam Forum RT/RW bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perwakilan sopir angkutan umum menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, Selasa (2/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu diwarnai dengan orasi menggunakan pengeras suara dan berbagai spanduk yang berisi tuntutan serta kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi. Massa aksi menegaskan kehadiran mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya meminta kejelasan atas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan peran dan kesejahteraan pengurus RT/RW.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi menyampaikan tuntutan agar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir secara langsung untuk berdialog terbuka dengan masyarakat. Massa juga meminta agar Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Ketua RT dan RW terkait pernyataan yang menyebut Forum RT/RW sebagai organisasi ilegal.
“Kami menuntut Wali Kota Sukabumi meminta maaf secara langsung kepada seluruh Ketua RT dan RW. Pernyataan yang menyebut forum kami ilegal merupakan bentuk kekeliruan fatal dalam memahami dan menganalisis peran lembaga kemasyarakatan di tengah masyarakat,” tegas Koordinator Aksi saat menyampaikan orasi.
Selain tuntutan permohonan maaf, massa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya peningkatan kesejahteraan pengurus RT/RW, kepastian pencairan insentif, keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan, realisasi program dana abadi yang sebelumnya pernah disampaikan pemerintah, serta perbaikan komunikasi antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan para pengurus RT/RW.
Massa juga menuntut agar Pemerintah Kota Sukabumi tidak lagi melibatkan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) maupun Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Seiring berlangsungnya proses Demo tersebut peserta aksi akhirnya dipertemukan untuk berdialog langsung dengan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Dalam pertemuan tersebut, para pendemo menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang menjadi pokok perjuangan mereka.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Sukabumi memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang disampaikan serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pengurus RT/RW atas polemik yang berkembang. Namun demikian, sebagian peserta aksi menilai jawaban yang diberikan belum sepenuhnya menjawab seluruh tuntutan yang mereka sampaikan.
Usai melakukan dialog di depan Balai Kota Sukabumi, massa aksi kemudian melanjutkan kegiatan dengan bergerak menuju Kantor DPRD Kota Sukabumi. Di lokasi tersebut, mereka kembali menyampaikan aspirasi dan berharap lembaga legislatif dapat memberikan perhatian serta dukungan terhadap tuntutan yang diajukan.
Aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif, walaupun aga sedikit memanas.
Para peserta aksi berharap Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi dapat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Mereka menilai pengurus RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan lingkungan, sehingga kesejahteraan dan dukungan terhadap tugas mereka perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah.
SUKABUMI – bidikhukumnews.com
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu diwarnai dengan orasi menggunakan pengeras suara dan berbagai spanduk yang berisi tuntutan serta kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi. Massa aksi menegaskan kehadiran mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya meminta kejelasan atas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan peran dan kesejahteraan pengurus RT/RW.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi menyampaikan tuntutan agar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir secara langsung untuk berdialog terbuka dengan masyarakat. Massa juga meminta agar Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Ketua RT dan RW terkait pernyataan yang menyebut Forum RT/RW sebagai organisasi ilegal.
“Kami menuntut Wali Kota Sukabumi meminta maaf secara langsung kepada seluruh Ketua RT dan RW. Pernyataan yang menyebut forum kami ilegal merupakan bentuk kekeliruan fatal dalam memahami dan menganalisis peran lembaga kemasyarakatan di tengah masyarakat,” tegas Koordinator Aksi saat menyampaikan orasi.
