Diduga KLB Keracunan MBG di Garut, Belasan Santri dan Guru Tumbang, Pengawasan SPPG Dipertanyakan, Negara Diminta Bertindak Tegas
Garut – bidikhukumnews.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah kembali menghadapi ujian serius. Dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Peristiwa bermula pada Selasa (21/7/2026) setelah paket MBG yang didistribusikan oleh SPPG Yayasan Al-Halim di Desa Sindangsuka dikonsumsi para santri dan guru Pondok Pesantren Al-Mansuriah, Desa Mekarsari. Beberapa jam kemudian, para penerima manfaat mulai mengalami gejala mual, muntah, pusing, sakit perut, dan diare sehingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
Laporan perkembangan yang disampaikan Plt. Kanit Satpol PP Kecamatan Cibatu kepada Camat Cibatu pada hari Rabu, (22/7/2026), menyebutkan distribusi makanan dimulai sekitar pukul 07.20 WIB, sedangkan konsumsi makanan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Menjelang siang, tenaga kesehatan mulai menerima pasien dengan gejala yang mengarah pada dugaan keracunan makanan.
Laporan awal mencatat 18 pasien menjalani perawatan di Puskesmas Cibatu. Namun perkembangan terbaru yang disampaikan salah seorang pejabat Dinas Kesehatan menyebutkan jumlah korban bertambah hingga 87 orang, dengan 6 orang menjalani rawat jalan, sementara sisanya mendapatkan perawatan. Hingga berita ini diterbitkan, angka tersebut masih menunggu konfirmasi resmi karena Dinas Kesehatan belum mengeluarkan rilis tertulis mengenai data terbaru.
Saat dikonfirmasi, Camat Cibatu Budi Darmawan membenarkan adanya kejadian tersebut dan menyampaikan jumlah korban masih bersifat dinamis. Ia meminta agar data medis lebih rinci dikonfirmasi kepada Kepala Puskesmas Cibatu.
Sementara itu, ketika dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyampaikan bahwa seluruh informasi terkait penanganan MBG dipusatkan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Garut melalui sambungan WhatsApp belum memperoleh tanggapan.
Di tengah situasi tersebut, jajaran Puskesmas Cibatu bekerja tanpa henti menangani para korban. Kepala Puskesmas Cibatu, H. Ajat Sudrajat Haryadi, S.Kep., Ners, memimpin langsung pelayanan medis, mengatur alur penanganan pasien, memastikan terapi sesuai standar medis, serta mengoordinasikan rujukan ketika kapasitas pelayanan mulai penuh.
Namun dedikasi tenaga kesehatan tidak boleh mengaburkan persoalan utama. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana makanan yang diproduksi dalam program nasional dengan standar keamanan yang seharusnya ketat justru diduga menimbulkan gangguan kesehatan massal.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan setelah makanan diterima oleh para penerima manfaat.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka mengenai hasil investigasi karena Program MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut keselamatan ribuan penerima manfaat.
Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau kelalaian dalam penyelenggaraan Program MBG, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila penyebab berasal dari faktor lain, hasil tersebut juga harus diumumkan secara transparan demi menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Potensi ketidaksesuaian dengan juknis/SOP MBG (apabila terbukti). Berdasarkan prinsip umum pelaksanaan Program MBG/SPPG, apabila hasil investigasi membuktikan adanya penyimpangan, maka yang berpotensi tidak dipenuhi antara lain :
– Jaminan keamanan pangan (food safety), termasuk penggunaan bahan pangan yang aman dan layak konsumsi.
– Penerapan higiene dan sanitasi pada dapur produksi, peralatan, dan petugas.
– Pengendalian suhu (cold chain/hot holding) selama penyimpanan dan distribusi makanan agar tidak terjadi kontaminasi atau pertumbuhan bakteri.
– Quality control sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
– Traceability (ketertelusuran) bahan baku, proses produksi, dan distribusi untuk memudahkan investigasi jika terjadi insiden.
– Prosedur penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk pelaporan cepat, pengamanan sampel makanan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan pemeriksaan laboratorium.
Potensi pelanggaran hukum (jika terbukti)
1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, apabila pangan yang diedarkan terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan sehingga membahayakan kesehatan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait kewajiban melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pangan yang tidak aman.
3. Peraturan mengenai higiene dan sanitasi pangan, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses produksi, penyimpanan, atau distribusi.
4. Ketentuan operasional Program MBG/SPPG, apabila investigasi menemukan penyimpangan dari SOP atau juknis yang berlaku.
5. Ketentuan pidana yang relevan, apabila penyidik menemukan unsur kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan gangguan kesehatan, setelah seluruh unsur pembuktian terpenuhi.
Catatan Redaksi. Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil uji laboratorium dan investigasi resmi. Oleh karena itu, penggunaan istilah “diduga keracunan” merupakan penerapan asas praduga tak bersalah sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media tetap berkewajiban memuat hak jawab dan konfirmasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan apabila telah diperoleh.
Reporter: ASB
