Dugaan Sunat Dana PIP dan Monopoli Kebijakan di Yayasan Al-Jihad Tenjolaya Bogor, Aktivis Siap Lapor ke Kejati Jabar
BOGOR – bidikhukumnews.com
Dunia pendidikan di Kabupaten Bogor kembali tercoreng oleh dugaan praktik penyimpangan anggaran. Yayasan Al-Jihad Bina Mandiri yang menaungi SMPS Al-Jihad dan SMAS Al-Jihad, yang beralamat di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak gempar usai munculnya dugaan pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) serta kejanggalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Berdasarkan data operasional, SMPS Al-Jihad (NPSN: 20200633) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Euis Siti Khodijah memiliki 11 guru dengan alokasi Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp 162.277.000.
Sementara itu, SMAS Al-Jihad (NPSN: 20271985) yang secara formal dipimpin oleh Ade Syarip Hidayat memiliki 17 guru dengan penerimaan Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp 343.313.500.
Discrepancy Data dan Dugaan Pemotongan Rp 400 Ribu per Siswa
Dugaan penyimpangan mencolok terjadi pada penyaluran dana PIP di SMAS Al-Jihad.
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat alokasi bantuan PIP dialokasikan untuk 248 siswa dengan total nominal Rp 415.800.000. Namun, data Kementerian Pendidikan menunjukkan jumlah yang tersalurkan hanya kepada 71 siswa dengan nilai Rp 99.900.000.
Saat tim awak media melakukan konfirmasi ke lokasi sekolah, baik Kepsek SMAS Al-Jihad maupun Kepsek SMPS Al-Jihad tidak berada di tempat. Tim hanya ditemui oleh Operator PIP bernama Cecep. Ketika disandingkan data melalui laptop, Cecep bungkam atas perbedaan selisih angka penyaluran tersebut.
Tak hanya itu, keterangan yang memicu tanda tanya besar muncul saat Cecep mengungkapkan bahwa sosok yang berwenang memberikan penjelasan dan mengendalikan seluruh kebijakan baik di tingkat SMPS maupun SMAS Al-Jihad bukanlah Kepsek SMAS (Ade Syarip Hidayat), melainkan Kepsek SMPS, Euis Siti Khodijah. Euis disebut-sebut sebagai pemegang kendali penuh atas seluruh kebijakan di bawah naungan Yayasan Al-Jihad Bina Mandiri.
Keadaan kian memanas setelah muncul pengakuan dari orang tua siswa penerima bantuan. Diduga kuat terjadi pemotongan dana PIP sebesar Rp 400.000 per siswa dari total bantuan yang seharusnya diterima sebesar Rp 1.800.000 (siswa hanya menerima bersih Rp 1.400.000). Rincian pemotongan tersebut ditengarai dialokasikan untuk “uang kas” sebesar Rp 200.000 dan alasan “uang terima kasih” sebesar Rp 200.000.
Melanggar Aturan dan Teguran Keras Anggota DPR RI
Praktik pemotongan dana bantuan siswa ini bertolak belakang dengan penegasan dari jajaran Komisi X DPR RI, termasuk pernyataan tegas dari Fraksi Demokrat serta Fraksi PDI Perjuangan (Rieke Diah Pitaloka). DPR RI menegaskan bahwa dana PIP adalah hak murni bagi siswa kurang mampu/miskin dan tidak boleh dipotong satu sen pun oleh pihak sekolah dengan dalih apa pun.
DPR RI juga menegaskan tidak ada istilah pengembalian anggaran PIP ke kas negara oleh pihak sekolah, dan jika ditemukan indikasi pemotongan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke aparat penegak hukum (Tipikor Polres/Kejaksaan) karena tergolong tindak pidana korupsi.
LSM GAK Jabar Siap Menggiring Kasus ke Jalur Hukum
Menanggapi temuan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GAK) Jawa Barat angkat bicara. Ketua LSM GAK Jabar, M. Pahmi Abdul Wahab, S.H., M.H., didampingi Dalimunte, S.H., M.H., menyatakan kemarahannya atas dugaan penyelewengan hak siswa miskin tersebut.
“Kami sangat geram mendengar dugaan penyunatan ini. Walaupun nominal pemotongannya terlihat Rp 400.000 per siswa, jika ini dipotong secara akumulatif dari tahun ke tahun dan melibatkan ratusan siswa, nilainya sangat fantastis bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Apakah tidak cukup dengan kucuran dana BOS dari pemerintah sampai-sampai hak siswa miskin pun tega dikorup?” tegas Pahmi.
Pahmi memastikan pihak LSM GAK Jabar akan segera melayangkan surat pengaduan resmi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, Inspektorat, BPK, Polres Bogor, Polda Jabar, Kejari Bogor, hingga Kejaksaan Tinggi.
Reporter: (HDS/kkh)
