Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kolaka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kolaka, Senin, 15 Desember. Aksi bertajuk “Refleksi Akhir Tahun: Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Menuju Satu Tahun Masa Jabatan” tersebut menjadi gugatan terbuka mahasiswa terhadap kepemimpinan pemerintah daerah yang dinilai gagal menjawab persoalan-persoalan krusial masyarakat Kabupaten Kolaka.
Dalam aksinya, PMII Cabang Kolaka secara tegas menyoroti lemahnya kinerja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, lingkungan hidup, persoalan sosial, kesehatan masyarakat, serta ketenagakerjaan.
Mahasiswa menilai bahwa hampir satu tahun masa jabatan, pemerintah daerah belum menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata, justru mempertontonkan krisis tata kelola, minimnya keberpihakan terhadap rakyat lokal, serta absennya arah pembangunan yang berkeadilan.
Salah satu isu yang dinilai paling krusial adalah persoalan ketenagakerjaan, khususnya maraknya masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PMII menilai pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran, sementara tenaga kerja lokal masih mengalami keterbatasan akses kerja di daerahnya sendiri.
Koordinator Lapangan aksi, Miqdad Hidayah, menegaskan bahwa persoalan TKA merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja lokal. “TKA terus berdatangan, tetapi regulasi seolah hanya menjadi formalitas.
Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Kekecewaan massa aksi semakin memuncak ketika tidak satu pun unsur pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati Kolaka, hadir menemui massa aksi.
PMII menilai ketidakhadiran tersebut sebagai simbol tertutupnya ruang dialog dan lemahnya komitmen kepemimpinan daerah. Sebagai bentuk protes simbolik, massa aksi melakukan penyegelan terhadap sejumlah titik aktivitas di lingkungan Kantor Bupati Kolaka. Jenderal Lapangan aksi, La Ode Nazili, menyebut tindakan tersebut sebagai peringatan keras kepada pemerintah daerah.
“Ketika pemimpin memilih menghindar dari kritik, itu adalah tanda krisis kepemimpinan. Penyegelan ini adalah simbol bahwa pemerintah daerah menutup mata dan telinga dari penderitaan rakyat,” ujarnya dengan tegas. Menutup rangkaian aksi, Ketua Bidang Eksternal PMII Cabang Kolaka, Darman Parantean, menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak akan berhenti pada aksi refleksi akhir tahun semata. Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat PMII Cabang Kolaka akan kembali turun ke jalan.
“Kami pastikan dalam waktu dekat akan melaksanakan aksi jilid II dengan tuntutan yang sama dan dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam mengawal persoalan-persoalan krusial yang terus diabaikan pemerintah daerah,” tegas Darman.
Ia menambahkan, PMII Cabang Kolaka akan terus berada di garis kritis sebagai kekuatan moral dan intelektual, mengawal kebijakan publik, serta menuntut pemerintah daerah Kabupaten Kolaka untuk bertanggung jawab secara terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta tenaga kerja lokal.
Kolaka, Sulawesi Tenggara – bidikhukumnews.com
Dalam aksinya, PMII Cabang Kolaka secara tegas menyoroti lemahnya kinerja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, lingkungan hidup, persoalan sosial, kesehatan masyarakat, serta ketenagakerjaan.
