Bukan Sekadar Jalan Rusak: Ini Skandal Tata Kelola di BPJN Sulut
Manado – bidikhukumnews.com
Setelah sebelumnya menyoroti lemahnya pengawasan PPK 2.3 dan Satker PJN II, aktivis anti korupsi Sulut Jerry Rumagit kini mengarahkan tembakannya ke jantung masalah perencanaan. Ia mendesak Direktur Jenderal Bina Marga, *Roy Rizali Anwar,* untuk segera mengevaluasi tajam kinerja Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Sulawesi Utara yang dinilai “buta” dan gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Jangan hanya percaya pada data PPK dan Satker yang kerap dibikin agar pimpinan senang. Dirjen harus terjun langsung ke aspal panas di Bolmut. Ini soal nyawa rakyat,” tegas Rumagit dalam siaran persnya, Jumat 19/06/2026.
Sorotan tajam kini tertuju pada Kepala Satker P2JN Sulut, Bayu Idiajir, S.T., M.Eng. Sebagai ujung tombak perencanaan dan pengawasan, P2JN memiliki mandat vital: melakukan survei kondisi jalan, validasi data teknis, hingga memastikan kelayakan desain sebelum pembangunan.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya disfungsi besar. Jalur Maelang-Biontong-Atinggola yang baru menelan anggaran Rp152 miliar kini hancur total hanya dalam hitungan bulan. Padahal, seharusnya Satker P2JN lah yang bertugas mendeteksi potensi kegagalan sejak dini.
Publik mempertanyakan:
· Di mana hasil survei berkala P2JN yang seharusnya dilakukan dua kali setahun?
· Mengapa rekomendasi teknis tidak pernah sampai ke tingkat pusat?
· Anggaran perencanaan yang besar menguap sia-sia menghasilkan output nol mutu.
Rumagit menegaskan, ketidakmampuan Bayu Idiajir menjalankan fungsi pengawasan yang kritis turut andil menciptakan “kebodohan birokrasi” yang merugikan negara.
Ironisnya, Satker P2JN yang seharusnya proaktif justru selalu bertindak reaktif. Mereka baru muncul ke publik dan memberikan respons saat kerusakan sudah parah dan viral. Bayu Idiajir tercatat lebih sering memberikan penjelasan teknis tentang proyek baru seperti Manado Outer Ring Road (MORR) III, namun absen memberikan solusi atas krisis jalan yang sedang terjadi saat ini.
Merespons hal ini, Rumagit mendesak Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, untuk tidak hanya berpaku pada laporan-laporan birokratis yang bias. Dirjen harus turun langsung ke lokasi dan meneliti sendiri kerusakan di ruas Maelang-Biontong-Atinggola.
“Jika Dirjen menemukan bukti pelanggaran mutu di lapangan, maka harus dilakukan evaluasi total: PPK 2.3 (Renly Sembiring), Kasatker PJN II (Ir. Rhismono, S.T., M.T.), hingga Kepala BPJN Sulut (Handiyana, S.T., M.T., M.Sc.) harus dicopot dan diproses hukum. Dan khusus untuk Bayu Idiajir, kami minta Dirjen periksa, apakah ia layak terus memegang amanat perencanaan strategis di Sulut?”
Langkah ini sejalan dengan instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang sebelumnya memerintahkan Inspektur Jenderal untuk memeriksa langsung data survei kemantapan jalan. Namun publik menilai, gerakan “bersih-bersih” di Kementerian PU tidak akan efektif jika hanya berhenti di pusat tanpa menyentuh akar masalah di daerah, termasuk Satker P2JN.
Manado – bidikhukumnews.com
Fakta di lapangan menunjukkan adanya disfungsi besar. Jalur Maelang-Biontong-Atinggola yang baru menelan anggaran Rp152 miliar kini hancur total hanya dalam hitungan bulan. Padahal, seharusnya Satker P2JN lah yang bertugas mendeteksi potensi kegagalan sejak dini.
