JAKARTA – bidikhukumnews.com
9 SEPTEMBER 2026 — Koperasi Produsen Karya Prima Unggul Nasional (KPUN) bersama para peternak mandiri di seluruh Indonesia menegaskan kesiapannya berkolaborasi dengan PT Berdikari (Persero) untuk memperkuat rantai pasok telur dan daging ayam nasional. Langkah ini sejalan dengan mandat PT Berdikari sebagai BUMN penjamin stabilitas pasokan pangan, serta arahan Kementerian Pertanian yang mendorong koperasi dan peternak rakyat menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
PT Berdikari (Persero) sebagai BUMN peternakan yang inklusif menegaskan sikapnya untuk memperlakukan semua pihak secara setara, tanpa memandang skala usaha. Baik peternak rakyat maupun koperasi, semuanya memiliki kedudukan yang sama dan berhak bekerja sama dengan Berdikari. Lebih dari itu, Berdikari menempatkan peternak rakyat dan koperasi sebagai aktor utama dalam membangun ekosistem peternakan unggas yang terintegrasi di seluruh negeri.
Komitmen ini diperkuat dengan mandat penugasan dari negara kepada PT Berdikari untuk membangun Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) dengan total investasi sekitar 20 triliun rupiah yang akan digulirkan di seluruh Indonesia pada periode 2026–2028. Ini adalah bukti keseriusan dan keberpihakan negara dalam pemerataan pembangunan infrastruktur peternakan nasional. Pada tahap awal, program ini akan dilaksanakan di enam provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur. Fasilitas yang akan dibangun meliputi Farm Grand Parent Stock (GPS), Farm Parent Stock (PS), Farm Hatchery, Feedmill, hingga Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).
Pembangunan infrastruktur besar ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi protein nasional dan permintaan daging ayam yang terus tumbuh di kisaran 3–5 persen per tahun. Langkah ini juga guna mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurunkan angka stunting, serta mencapai swasembada protein nasional. Bagi PT Berdikari, hal ini tidak sekadar persoalan penugasan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan protein nasional, melainkan lebih dari itu sebuah misi kemanusiaan demi masa depan kecerdasan anak bangsa, demi Indonesia Emas 2045. Inilah marwah masa depan Indonesia.
Harry Widyantoro, SKM, MH, Ketua Pengawas KPUN, menjelaskan bahwa koperasi tidak sekadar berperan sebagai pemasok, melainkan sebagai pengumpul atau aggregator produksi peternak rakyat yang selama ini tersebar dan belum terintegrasi.
“Kami mengonsolidasikan hasil produksi peternak rakyat. Dengan adanya fasilitas cold storage dan sistem data terintegrasi, pasokan tidak lagi bergantung pada perkiraan, melainkan pada data aktual kebutuhan dan stok yang ada,” ujar Harry di Jakarta, Selasa (9/9/2026).
Sistem data yang diusulkan akan menampilkan informasi real-time mulai dari kebutuhan harian maupun mingguan, jumlah produksi, stok di gudang pendingin, hingga barang dalam perjalanan. Dengan begitu, kelebihan pasokan di satu daerah atau kekurangan di daerah lain dapat terdeteksi lebih awal, sehingga harga di pasar lebih terjaga kestabilannya. Sistem ini sejalan dengan upaya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memantau ketersediaan dan harga pangan strategis secara nasional maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan.
KPUN juga mengusulkan pengembangan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage yang memadai. Fasilitas ini memungkinkan hasil panen peternak disimpan dengan kualitas terjaga, didistribusikan sesuai kebutuhan, dan peternak tidak terpaksa menjual murah saat masa panen raya karena keterbatasan penyimpanan. Hal ini mendukung program Kementerian Pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan hewani yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah yang menjadi prioritas pemerintah.
Sementara itu, A.S. Hasbi Al-Islahi, General Manager Corporate Secretary & Social Responsibility PT Berdikari (Persero), menyambut baik kesiapan koperasi dan para peternak nasional untuk bersinergi.
“PT Berdikari menyambut baik langkah strategis KPUN dan para peternak nasional. Kolaborasi ini sejalan dengan mandat BUMN untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional serta memberdayakan peternak rakyat. Kami berkomitmen memperkuat sinergi ini demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkeadilan,” tegas Hasbi.
Kerja sama ini juga mendukung program strategis pemerintah di bawah arahan Menteri Pertanian, serta visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas. Upaya ini selaras dengan peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi, aman, dan terjangkau, termasuk program pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan yang menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu, sinergi ini juga sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang terus mendorong BUMN untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi rakyat, termasuk melalui kemitraan dengan koperasi dan UMKM di sektor pangan. Keterlibatan koperasi sebagai mitra strategis PT Berdikari menjadi wujud nyata penerapan prinsip ekonomi kerakyatan dalam rantai pasok pangan nasional.
KPUN berkomitmen terus meningkatkan kapasitas produksi, standar kualitas, dan memperluas jejaring kerja sama dengan PT Berdikari serta seluruh pemangku kepentingan, agar peternak rakyat tidak hanya menjadi pihak yang terlibat, tetapi benar-benar sejahtera dan berdikari dalam rantai pasok pangan nasional.
Sumber: Rilis Koperasi Produsen Karya Prima Unggul Nasional, 9 September 2026.
dikutip dari pernyataan resmi narasumber dan informasi mandat PT Berdikari (Persero) yang dipublikasikan di portal resmi perusahaan serta Kementerian BUMN, selaras dengan program strategis Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional.
Reporter: YN. Ladehu
