Bandung – bidikhukumnews.com Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI versi Saad Budiman Lubis yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026 di Grand Hotel Arjuna, Ciumbuleuit, Kota Bandung, menuai sorotan tajam dari sejumlah elemen kepemudaan di Jawa Barat.
Sejumlah pihak menilai, pelaksanaan Musda tersebut diduga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam AD/ART KNPI disebutkan bahwa peserta Musda terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) tingkat Provinsi Jawa Barat, DPD KNPI kabupaten/kota se-Jawa Barat, DPD KNPI Jawa Barat demisioner, serta perwakilan DPP KNPI.
Namun berdasarkan keterangan yang dihimpun, forum Musda tersebut disebut hanya dihadiri oleh calon pengurus yang sebelumnya telah dipersiapkan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proses musyawarah tidak melibatkan unsur-unsur yang semestinya memiliki hak suara dan hak partisipasi dalam forum resmi organisasi.
Indikasi tersebut terlihat saat prosesi pelantikan berlangsung, di mana hampir seluruh peserta langsung maju ke depan secara bersamaan, sehingga kursi peserta tampak kosong. Situasi ini dinilai sebagai gambaran minimnya partisipasi peserta sah serta memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan legalitas forum Musda tersebut.
Selain itu, kredibilitas Fuad Asyfakurahman sebagai ketua terpilih juga turut menjadi sorotan.
Ia diketahui sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor versi KNPI Ryano yang telah diberhentikan. Sejumlah pihak mempertanyakan proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan pencalonan yang semestinya dilakukan secara ketat oleh panitia Musda.
Tidak hanya itu, absennya perwakilan pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan tersebut turut menjadi perhatian. Ketidakhadiran unsur pemerintah daerah dinilai semakin memperkuat anggapan bahwa pelaksanaan Musda tersebut belum memiliki legitimasi yang kuat secara kelembagaan.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Rumah Kita dan Aliansi Pinggiran bersama Koordinator Pemuda Muslimin Wilayah Jawa, Ketua PKP3KI Jawa Barat, serta Ketua Angkatan Muda Demokrat Jawa Barat. Mereka mendesak agar pelaksanaan Musda KNPI di Jawa Barat dilakukan secara konstitusional, transparan, serta sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak panitia Musda maupun dari ketua terpilih terkait berbagai kritik dan tudingan yang disampaikan sejumlah elemen kepemudaan tersebut.
Bandung – bidikhukumnews.com Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI versi Saad Budiman Lubis yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026 di Grand Hotel Arjuna, Ciumbuleuit, Kota Bandung, menuai sorotan tajam dari sejumlah elemen kepemudaan di Jawa Barat.
