Lpi Bongkar Sisi Buruk Kepala Desa Warungkiara , Ketum Lpi : Sebelum Jadi Kades Dia TPK Sehingga Diduga Pasti Paham Cara Curang Dalam Pembangunan.

Bidik hukum news com
Rohmat Hidayat , Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kembali angkat bicara mengenai adanya sorotan tajam dari anggotanya untuk Desa Warungkiara , Kecamatan Warungkiara , Kabupaten Sukabumi, Jawabarat , yang mana hal itu di sampaikan Rohmat kepada awak media dirinya siap turun gunung untuk menjadikan dugaan permasalahan yang ada di Desa Warungkiara sebagai bahan contoh untuk Desa Desa yang lain .

Lanjut Rohmat hal itu bukan tanpa dasar yang mana semua data data sedang kita kumpulkan dari beberapa sumber yang ada di lapangan , hal ini jelas bahwa oknum Kepala Desa Warungkiara terkesan besar kepala merasa dirinya sebagai pejabat dengan adanya kalimat yang menyinggung pihaknya sehingga perlu hal ini di sikapi dengan serius agar seluruh pejabat publik mampu bersikap menjadi pelayan untuk publik .

Dengan beberapa data di lapangan yang di dapatkan oleh pihak Lpi rohmat pun menyampaikan bahwa oknum Kepala Desa warungkiara sebelum menjabat sebagai seorang Kepala Desa ternyata mantan Ketua TPK Di Desa tersebut sehingga menurut Rohmat yang bersangkutan akan lebih paham bagaimana caranya untuk mencurangi masyarakat dengan perealisasian anggaran di Desa pada pembangunan fisik .

” Jelas Ybs adalah mantan TPK sehingga Diduga keras dia pasti lebih paham caranya untuk curang hal ini jelas semua pihak di wilayah tersebut tahu, maka saya meminta kepada inspektorat dan APH untuk memeriksa PBJ yang ada di semua kegiatan di Desa tersebut agar bisa kita lihat apa saja dugaan kecurangan yang dia lakukan karena saya menduga keras pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan irigasi saja tidak mungkin piur anggaran 110 juta di realisasikan full diduga keras adanya 30% yang di gesek ,ini baru dugaan ya, nanti kita lihat dengan data serta pengakuan yang kami dapat di lapangan perlu di tinjau lebih jauh “cetus Rohmat

Maka adanya data data yang di dapatkan oleh pihak Lpi, Lpi mendesak agar hal ini dapat menjadi proses yang real dan transfaran ,tak lupa Lpi juga menyinggung Kecamatan Warungkiara sebagai bagian dari pengawasan dalam perealisasian anggaran Dana Desa (DD)/ADD yang mana jelas monev adanya di Kecamatan sebagai Binwas perlu juga ikut bertanggung jawab.

Lpi dengan tegas akan menggelar aksi yang tidak main main bila perlu tidak hanya Desa yang akan kita Demo termasuk Kecamatan juga jika di temukan di lapangan pekerjaan yang tidak memiliki kualitas karena jelas penggunaan anggaran DD/ADD bukan untuk kepentingan Kepala Desa melainkan untuk seluruh warga Desa , Semoga dengan adanya gerakan ini menjadikan warga Desa warungkiara lebih mengetahui dan memahami agar kedepan tidak ada hal hal yang dapat merugikan masyarakat.pungkasnya

Kaperil jabar

Hendrq