Tragedi Kebakaran Desa Toari, FIM Sultra Buka Bobrok Fasilitas Damkar di Kolaka Desak Pemkab Kolaka Prioritaskan Fasilitas Damkar di Setiap Kecamatan
Kolaka, Sultra – bidikhukumnasional.com
18 Agustus 2026 || Peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Toari, Kabupaten Kolaka, pada 18 Agustus 2026, yang mengakibatkan rumah warga ludes terbakar, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
Peristiwa tersebut bukan semata-mata persoalan musibah yang harus diterima masyarakat. Kejadian ini juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi keadaan darurat, khususnya kebakaran.
Akbar Pemuda Toari sekaligus bagian dari Forum Investigasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FIM Sultra) menilai bahwa ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai dan tersebar secara proporsional di wilayah Kabupaten Kolaka merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
Kabupaten Kolaka memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis dan jarak antarkecamatan yang tidak sama. Dalam situasi kebakaran, waktu respons menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Keterlambatan penanganan dapat menyebabkan api semakin membesar dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, bahkan mengancam keselamatan jiwa.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melihat persoalan fasilitas Damkar bukan hanya dari sisi jumlah armada, tetapi juga dari aspek ketersediaan pos pemadam, personel, sumber air, peralatan, akses menuju lokasi kejadian, sistem komunikasi, serta pola respons darurat yang cepat dan terintegrasi.
Kejadian di Desa Toari pada 18 Agustus 2026 harus menjadi momentum bagi Pemkab Kolaka untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian setelah rumah mereka terbakar dan harta benda mereka telah hilang.
FIM Sultra Mendesak Pemkab Kolaka:
1. Memprioritaskan penyediaan fasilitas dan layanan Damkar di setiap kecamatan, khususnya wilayah yang memiliki jarak jauh dari pusat pelayanan Damkar.
2. Melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas Damkar berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kepadatan permukiman, akses jalan, potensi risiko kebakaran, dan jarak tempuh menuju lokasi kejadian.
3. Membangun atau menyediakan pos layanan Damkar di wilayah kecamatan yang belum memiliki akses pelayanan pemadam kebakaran secara cepat.
4. Membangun sistem respons cepat kebakaran yang melibatkan Damkar, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, kepolisian, TNI, fasilitas kesehatan, dan unsur masyarakat.
5. Melakukan evaluasi terhadap penanganan kebakaran di Desa Toari pada 18 Agustus 2026, termasuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan dan menjadikannya dasar untuk memperbaiki sistem pelayanan kedepan.
Andi Rifal Adriansyah Ketua FIM Sultra menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan memadai, termasuk dalam kondisi darurat.
Kebakaran di Desa Toari harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka.
Jangan sampai persoalan fasilitas Damkar baru dibahas setelah terjadi kebakaran berikutnya. Pemerintah harus mengambil langkah preventif dan konkret, bukan sekadar memberikan respons ketika bencana telah terjadi. Kami juga meminta agar Pemkab Kolaka tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi memberikan perhatian yang seimbang terhadap infrastruktur keselamatan dan perlindungan masyarakat.
Sebab, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, tetapi juga dari seberapa mampu pemerintah melindungi masyarakat ketika menghadapi keadaan darurat.
Rumah warga boleh sederhana, tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan tidak boleh sederhana.
FIM Sultra akan terus mendorong pemerintah daerah agar persoalan fasilitas Damkar menjadi bagian dari agenda prioritas pelayanan publik di Kabupaten Kolaka.
Kolaka membutuhkan sistem pemadam kebakaran yang dekat, cepat, tanggap, dan merata.
Reporter: Mulyadi Ansan
(Kaperwil Sultra)
