Tabir gelap praktik “pertambangan barbar” di Sulawesi Tenggara mulai tersingkap. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi menjatuhkan hantaman keras kepada PT Toshida Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, denda administratif senilai Rp1,213 triliun dijatuhkan sebagai vonis atas keberanian perusahaan ini membabat paru-paru bumi tanpa selembar izin pun.
Kejahatan Ekologis di Balik Angka Fantastis
Denda selangit ini bukanlah angka tanpa alasan. PT Toshida Indonesia terbukti secara meyakinkan telah “merampok” ruang hijau seluas 124,52 hektare.
Aktivitas ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan bentuk pengabaian kedaulatan negara demi kerukan profit semata.
Sebelum denda ini meledak ke publik, Tim Satgas telah lebih dulu melancarkan operasi senyap dengan menyegel wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Pemasangan plang peringatan di lokasi kini menjadi simbol “kuburan” bagi aktivitas ilegal yang selama ini melenggang tak tersentuh.
Pesan Berdarah untuk “Pemain” Tambang
Dankorwil Satgas PKH Kolaka, Kolonel Romadhon, memberikan pernyataan yang menggetarkan nyali para spekulan tambang. Ia menegaskan bahwa PT Toshida hanyalah awal dari “pembersihan besar-besaran”.
”Sanksi pasti ada. Itu merupakan kewenangan Satgas Gakkum dan Kejaksaan Agung.
Kami di lapangan tidak akan mundur sejengkal pun dalam melakukan verifikasi dan penindakan tegas,” ujar Kolonel Romadhon dengan nada yang mengancam keberadaan para pelanggar hukum.
Daftar Dosa dan Ancaman Kebangkrutan
PT Toshida Indonesia kini tercatat dalam “buku hitam” sebagai salah satu dari 50 perusahaan tambang paling nakal di Sulawesi Tenggara.
Perusahaan ini dinilai telah mengangkangi dua instrumen hukum sekaligus:
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Langkah berani Satgas PKH ini mengirimkan sinyal perang yang sangat jelas:
Bumi Anoa bukan tanah tak bertuan yang bisa dijarah seenaknya. Bagi para korporasi yang masih nekat beroperasi secara “siluman”, pilihannya kini hanya dua: tunduk pada aturan negara atau gulung tikar di bawah beban denda dan ancaman pidana.
Kolaka, Sulawesi Tenggara – bidikhukumnews.com
