Fraksi PPP DPRD Provinsi Jabar Intensifkan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Penyerapan Aspirasi di Karangtengah
SUKABUMI — bidikhukumnews.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan turun langsung ke wilayah desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (22/02/2026).
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga pemerintahan desa. Fokus utama kegiatan diarahkan pada tata kelola pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. H. Yusuf Ridwan, mengatakan bahwa kehadiran anggota legislatif di desa bertujuan memastikan program pemerintahan berjalan efektif sekaligus mendengar langsung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkelanjutan.
“Kami ingin melihat kondisi nyata di lapangan, bagaimana pelayanan publik berjalan, bagaimana program pemerintah diterapkan, serta apa saja kebutuhan masyarakat desa yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya kepada awak media.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Dalam monitoring tersebut, sejumlah sektor menjadi perhatian utama, di antaranya pelaksanaan program MBG, penguatan KDMP dan koperasi desa, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesiapan infrastruktur desa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, agenda tersebut sekaligus menjadi forum dialog antara legislatif dan masyarakat desa untuk menampung aspirasi secara langsung. Seluruh masukan yang diterima akan dibahas melalui komisi DPRD sebelum dibawa ke rapat paripurna sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
Yusuf Ridwan menyebutkan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa wilayah Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, seperti Kecamatan Cikidang, Desa Ciwaru, Kecamatan Nagrak, serta sejumlah desa lainnya.
Ia berharap, kegiatan turun langsung ke desa mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.
Reporter: SR
