Ironi Kolaka: Nikel Terbesar di Asia, Rakyat Tetap Miskin” Paradoks Adhe Ismail Ananda, S.H.,M.H baru
Kabupaten Kolaka tengah – bidikhukumnews.com || menjadi sorotan nasional. Daerah ini baru saja mencatat rekor: memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia, bahkan diklaim sebagai yang terbesar di Asia, mencapai 97.401.593.025,72 ton.
Angka fantastis ini sering digaungkan dalam pidato pejabat, proposal investasi, dan berita keberhasilan. Namun, di balik narasi kemegahan itu, ada kenyataan pahit yang dialami masyarakat lingkar tambang.
Warga desa masih harus menempuh jalan berlubang, mengonsumsi air keruh, dan berjuang mencari pekerjaan layak. Di tengah deru alat berat dan pelabuhan ekspor yang sibuk, kehidupan rakyat kecil justru tak banyak berubah. Pertanyaannya sederhana tapi menohok: apakah cadangan nikel yang melimpah ini benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Kolaka?
Data dari Badan Pusat Statistik (Kolaka dalam Angka 2025) menunjukkan bahwa 11,67% penduduk Kolaka masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,78, mengindikasikan adanya jurang lebar dalam distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin itu sendiri.
Tahun 2024, jumlah pengangguran terbuka mencapai 3.904 jiwa, dan pencari kerja terdaftar sebanyak 2.973 orang, mayoritas lulusan SMA yang tidak terserap oleh industri tambang.
Ironi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang meluas. Sungai yang dulunya jernih kini berubah warna kekuningan akibat sedimentasi dan pencemaran dari aktivitas pertambangan.
Sawah-sawah petani mengalami penurunan hasil karena pengairan terkontaminasi. Alih fungsi lahan, konflik horizontal, dan peminggiran masyarakat adat menjadi fenomena umum. Desa-desa agraris dipaksa berubah menjadi wilayah industrial, sering tanpa kesiapan sosial dan budaya.
Sementara itu, janji-janji tambang terus digaungkan: pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, dan kemajuan daerah. Tapi yang tampak justru sebaliknya: buruh lokal tetap di posisi bawah, nilai tambah ekspor masih mentah, dan aparat desa dan pemerintah sibuk mengurus CSR dari pada mendengar aspirasi warga.
Reporter: Kaperwil Sultra-Mulyadi Ansan
