Menunggu PTSL 5 tahun Lamanya, Warga Mertilang Ujung Akhirnya Diproses BPN Jak-sel Juga

Jakarta,BidikHukumNews.com – Sebelumnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Petukangan Selatan dikeluhkan masyarakat Mertilang Ujung.

Warga menunggu dengan penuh ketidakjelasan. Padahal mereka sudah lebih dari empat tahun mengajukan permohonan namun tidak ada kabar kelanjutan dari program sertipikat PTSL tersebut.

Setelah menunggu lima tahun lamanya, akhirnya H.Samardi dan warga Mertilang Ujung RT 007 RW 01 Petukangan Selatan, Pesanggrahan disambangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan dalam rangka pengukuran tanah, Rabu (12/7/23)

Dari pantauan wartawan kami di lokasi hampir semua warga Mertilang Ujung RT 007 RW 01 menerima kehadiran 2 Tim pengukuran BPN Jakarta Selatan,

Lurah Petukangan Selatan Wahyudi dan beberapa stafnya pun hadir untuk mendampingi warganya.

Lurah menyampaikan pada kami “ini adalah tindak lanjut dari permulaan warga 2019 mengikuti program PTSL, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya warga yang sudah memohon untuk pelayanan PTSL seluruh tahapan sudah dilalui sudah lewat Kelurahan apa yang dibutuhkan oleh warga dan dimohonkanlah PTSL 2019, namun tidak ada jawaban atau kepastian sampai dengan sebelum pertemuan sekarang ini hingga warga bertanya-tanya, karena dari BPN tidak menyatakan apapun ditolakah atau ada sertipikat lain sehingga pertemuan seperti ini sangat baik untuk warga, wargapun mendapatkan kejelasan terhadap hak kepemilikan warga seperti apa dan selanjutnya, apakah ini akan bisa dibuatkan sertipikat untuk warga, harapan saya warga bisa mendapatkan haknya semoga pengukuran pagi ini berjalan lancar dan BPN mendapatkan data sedetail mungkin dan selanjutnya mudah-mudahan bisa dibuatkan sertipikat,” tandasnya.

Iman Kurnia Yulianto, SH Kordinator Sub Pengukuran BPN yang menjelaskan kehadirannya “kami dalam rangka menindaklanjuti hasil mediasi kemarin, minggu lalu itu masyarakat Mertilang mempertanyakan kenapa belum bisa dilaksanakan pemdaftaran PTSL di Petukangan Selatan khusunya kawasan mertilang ini kita sedang mengidentifikasi dulu apa permasalahannya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan langkah-langkah selanjutnya, kedepan dengan tahapan penelitian dipenggambaran kemudian apakah ada sertipikat lama di sini, harapan saya sama seperti masyarakat disini bisa memberikan hak yang benar dengan langkah-langkah yang benar,” pungkasnya.

Ketua Tim PTSL Khusus Mertilang Ujung H.Samardi dan beberapa wargapun menerangkan “Alhamdulillah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan BPN datang ke sini yaitu pengukuran, dimana kami warga hadir semua untuk menyaksikan pengukuran masing-masing bidang tanah yang dimiliki warga, dalam hadirnya BPN ke tempat kami adalah niatan baik dan tujuan yang bagus sekali dari BPN Jakarta Selatan, terima kasih terutama pada Pak Asep, Pak Iman dan Pak Erwin selaku pejabat BPN yang ikut hadir di dalam lokasi kita, harapan kita sesegera mungkin agar terealisasikan apa yang kita daftarkan menjadi sertipikat tahun 2023 ini,” terangnya.

Mohamad Matroji hadir selaku pengembang perumahan Mertilang Ujung menuturkan “saya disini mewakili dari pemilik tanah awal yang dituakan dari ahli waris, mungkin kronologisnya saya yang lebih tahu dan juga saya ini bisa dikatakan selaku pemborong yang membangun di tanah ini, Alhamdulillah dengan adanya kegiatan pemerintah seperti PTSL untuk membantu masyarakat saya sangat berterima kasih pada Pemerintah Pusat maupun BPN Jakarta Selatan untuk warga Mertilang Ujung, harapan saya semoga warga Mertilang Ujung bisa mendapatkan hak-haknya seperti sertipikat tanah,” tuturnya.

Ibu Rahmayani warga Mertilang Ujung mengharapkan “semoga dari hasil pengukuran dilancarkan dan tidak ada apa-apa hingga 40 sertipikat tanah warga Mertilang Ujung terbit kalau sudah ada sertipikat kan kita jadi aman tidak ada lagi ada dari pihak manapun mengakui tanah kita saya mewakili warga mengharapkan seperti itu,” tutupnya.

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

(Redaksi)