15 AGUSTUS 2026 — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaan mendasar kembali menggema di tengah masyarakat: Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Jika merdeka berarti keadilan yang sama bagi semua, kenyataan yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Hukum dan kebijakan masih terlihat tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
📊 BEBAN DI PUNDAK RAKYAT KECIL, KEKAYAAN YANG HILANG
Negara kita berdiri kokoh di atas keringat rakyat kecil: pedagang hasil kebun, buruh tani, kuli bangunan, dan pekerja harian. Namun data APBN Tahun 2025 menyajikan fakta pahit:
✅ 82,4% pendapatan negara bersumber dari pajak yang dibayar rakyat;
❌ Sementara kekayaan alam yang melimpah nikel, emas, hutan, laut hanya menyumbang 7–8% ke kas negara.
Sumber daya alam kita kaya raya, namun rakyatnyalah yang menanggung beban terberat. Di mana letak keadilan itu? Di mana makna kemerdekaan bagi mereka?
🚬 ROKOK ILEGAL: HUKUM YANG MENGHUKUM KEMISKINAN
Tak ada warga yang memilih membeli rokok ilegal karena nakal atau melawan aturan. Rakyat beralih ke rokok ilegal semata karena tidak mampu: harga rokok resmi jenis Sampurna Mild mencapai sekitar Rp 38.000, sedangkan rokok ilegal hanya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000.
Pertanyaan besar pun muncul:
Seberapa besar kerugian negara akibat rokok ilegal jika dibandingkan kerugian akibat korupsi ratusan miliar hingga triliunan rupiah? Mengapa rakyat miskin diancam penjara 1–5 tahun dan denda hingga Rp 5 Miliar, sementara koruptor yang merugikan negara jauh lebih besar justru diperlakukan lunak dengan hukuman ringan?
Apakah pantas rakyat dihukum karena kemiskinan yang justru lahir dari sistem itu sendiri?
📜 AMANAT KONSTITUSI YANG TERLUPAKAN DI TENGAH PROYEK MAHAL
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut sebagai proyek termahal di dunia yang justru menambah beban utang negara. Padahal, ada amanat konstitusi yang wajib dipenuhi dan tidak boleh ditawar: Undang-Undang mewajibkan 20% dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Jika amanat ini benar-benar dijalankan secara utuh dan jujur:
✅ Sekolah negeri maupun swasta dapat diselenggarakan GRATIS TANPA PUNGUTAN APA PUN;
✅ Orang tua tak lagi berebut dan bersusah payah memasukkan anak ke sekolah negeri;
✅ Setiap anak terjamin hak pendidikannya, tak ada yang tertinggal karena alasan biaya.
Mana yang lebih mendesak dan berkelanjutan: memberi makan sesaat, atau mencerdaskan bangsa untuk selamanya?
⚖️ KETIMPANGAN YANG TIDAK BISA LAGI DIABAIKAN
Publik menyaksikan ketidakadilan yang terlihat nyata setiap hari:
🔹 Maling kecil atau rakyat terpaksa membeli rokok ilegal karena miskin, diancam penjara dan denda miliaran rupiah;
🔹 Koruptor besar yang merugikan negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah, justru diperlakukan istimewa dengan hukuman ringan, bahkan banyak yang menikmati pembebasan bersyarat;
🔹 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Seolah ada kekuatan yang sengaja menunda agar harta hasil korupsi tak dapat diambil kembali oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat.
Adakah permainan kepentingan di balik penundaan dan ketimpangan ini?
✅ KESIMPULAN: SELAMA HUKUM MASIH BERPIHAK, KITA BELUM MERDEKA
Kita belum merdeka selama 20% anggaran pendidikan belum terpenuhi sesuai amanat undang-undang. Kita belum merdeka selama UU Perampasan Aset terus ditunda. Kita belum merdeka selama rakyat kecil dihukum berat sementara penguasa yang berbuat salah diperlakukan lunak.
Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajah asing. Merdeka yang sejati adalah saat hukum tegak lurus: sama berat untuk rakyat kecil, sama tegas untuk penguasa besar.
Selama hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka sesungguhnya kita belum merdeka kita hanya berganti penindas.
Dikeluarkan oleh:
⚖️ KANTOR HUKUM ABRI
📞 Hubungi: 0818-966-240
BOGOR – bidikhukumnews.com
